Penyelidikan KPK Terhadap Bupati Pati Sudewo
Pakar politik dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Andreas Pandiangan, menilai tindakan Bupati Pati Sudewo dalam praktik jual-beli jabatan perangkat desa tergolong nekat. Ia mengungkapkan bahwa aksi tersebut mencerminkan ketidakpedulian terhadap aturan dan korupsi yang dilakukan di tingkat paling bawah.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Aksi ini tidak hanya melibatkan posisi-posisi penting, tetapi juga jabatan-jabatan di level desa. Hal ini menunjukkan adanya sistem korupsi yang sangat meresap dalam struktur pemerintahan daerah.
Sebelumnya, Sudewo pernah mendapat protes dari warga Pati karena kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Demo yang terjadi di berbagai wilayah akhirnya menyebar hingga ke tingkat nasional. Warga Pati bahkan meminta pemerintah pusat untuk memakzulkan Sudewo. Namun, ia berhasil menghindari konsekuensi hukum selama beberapa waktu.
Kini, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo dan menetapkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam praktik jual-beli jabatan perangkat desa. Andreas Pandiangan menyampaikan bahwa perilaku Sudewo masih menjadi sorotan masyarakat. Ia menilai bahwa Bupati Pati seharusnya sadar akan dampak dari tindakannya, bukannya malah terus melakukan korupsi.
Jual Jabatan di 21 Kecamatan
Kasus yang melibatkan Sudewo membuat KPK terkejut dengan jumlah jabatan perangkat desa yang dijual. Dalam satu kecamatan saja, yakni Kecamatan Jaken, nilai hasil pemerasannya mencapai Rp2,6 miliar. KPK menemukan informasi bahwa banyak jabatan perangkat desa di 21 kecamatan di Pati diobralkan oleh Sudewo.
Menurut Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kasus ini sangat miris karena para perangkat desa diperas untuk mendapatkan jabatan. Biasanya, pemerasan terjadi pada jabatan-jabatan di tingkat kabupaten atau provinsi. Namun, kali ini terjadi pada jabatan perangkat desa.
“Tentunya ini sangat miris ya. Tadi disampaikan ada 21 kecamatan, jadi masih ada 20 kecamatan lagi,” ujar Asep.
Untuk memperdalam penyidikan, KPK meminta para korban pemerasan untuk melapor. Status para pelapor adalah saksi atau korban. “Jangan takut, nanti perangkat desa ini adalah korban pemerasan,” kata Asep.
Tersangka Dalam Dua Kasus
Sudewo tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan jual beli jabatan perangkat desa. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Kasus ini melibatkan dugaan suap dalam pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proyek ini diduga tersebar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra Selatan antara tahun 2018-2022.
Berikut daftar proyeknya:
* Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kaliyoso (Jawa Tengah)
* Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar (Sulawesi Selatan)
* Empat proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat)
* Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatra
Kasus ini sebenarnya telah diungkap KPK pada Selasa (11/4/2023), saat KPK melakukan OTT terhadap 25 orang. Sepuluh orang kemudian dijerat sebagai tersangka. Sudewo, yang saat itu merupakan Anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Gerindra, juga ikut diperiksa KPK.
Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub tahun anggaran 2018-2022.
Reaksi Publik dan Harapan Masyarakat
Andreas Pandiangan berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil agar Sudewo tidak kembali memasuki ruang-ruang publik sebagai pejabat. “Ya harapannya di sana agar hakim memutuskan hal itu (adil untuk Sudewo),” jelas Andreas.
Dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang korupsi, diharapkan ke depannya kasus seperti ini dapat diminimalisir. Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi tindakan pejabat dan melaporkan dugaan korupsi kepada lembaga yang berwenang, seperti KPK.
