Presiden Prabowo Subianto sedang merancang arah besar pembangunan industri dan energi Indonesia melalui proyek hilirisasi. Dalam rapat terbatas yang diadakan di kediamannya di Hambalang, Presiden mengumpulkan berbagai kebijakan strategis yang mencakup pengembangan teknologi, proyek hilirisasi bernilai miliaran dolar, serta infrastruktur energi yang menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi nasional.
Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, 11 Januari 2026, sebagai bagian dari tradisi kerja Presiden yang sering memilih suasana tenang untuk membahas isu-isu strategis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa dalam rapat tersebut, tema utama yang dibahas adalah hilirisasi. Presiden meninjau perkembangan proyek-proyek penghiliran nasional yang menjadi prioritas pemerintahan.
Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi pada awal Februari 2026. Total investasi yang diperkirakan mencapai US$6 miliar, setara sekitar Rp100 triliun. Enam proyek ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah tinggi.
Di balik deretan proyek tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia menjadi motor penggeraknya. Lembaga ini dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Rosan mengungkapkan bahwa Danantara akan memulai groundbreaking sedikitnya lima proyek hilirisasi pada awal 2026. Proyek-proyek utama termasuk smelter alumina di Mempawah, refinery aluminium di Cilacap, dan Banyuwangi.
Di Mempawah, Kalimantan Barat, akan dibangun smelter alumina senilai US$2,4 miliar serta fasilitas produksi alumina grade smelter (SGA) dari bauksit senilai US$890 juta. Di Jawa Tengah, tepatnya di Kilang Cilacap, Danantara mengembangkan fasilitas produksi bioavtur senilai US$1,1 miliar. Selain itu, ada pengembangan fasilitas bioetanol senilai US$80 juta serta proyek hilirisasi kelapa terintegrasi di Morowali senilai US$100 juta yang telah berjalan.
Selain itu, sektor pangan pun disentuh melalui pengembangan lima dari total 12 fasilitas budidaya unggas yang kini tengah dikerjakan. Sepekan sebelum rapat, Rosan telah melaporkan perkembangan proyek-proyek tersebut langsung kepada Presiden Prabowo di Hambalang.
Dari DME hingga Pengolahan Sampah
Di sektor energi, proyek dimethyl ether (DME) kembali digagas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengakui bahwa proyek DME membutuhkan pendalaman serius. Dia meminta waktu sekitar satu bulan untuk mematangkan detail proyek sebelum masuk tahap pembangunan.
Proyek DME bukan tanpa sejarah. Investor Amerika Serikat sempat hengkang dari proyek DME di Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur pada 2023 karena dinilai tidak ekonomis. Namun pemerintahan Prabowo menilai DME terlalu strategis untuk ditinggalkan. Selain mengurangi ketergantungan impor LPG, proyek ini juga menyerap batu bara domestik dan membuka lapangan kerja baru.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan langsung memimpin peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi pada Januari 2026. Pada Februari dan Maret 2026, Presiden dijadwalkan melanjutkan agenda groundbreaking hingga total sekitar 18 proyek hilirisasi.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau waste to energy di 34 kabupaten/kota. Setiap fasilitas ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari.
Selain energi dan industri, proyek hilirisasi juga menyentuh sektor pertanian dan perikanan. Mulai dari kampung nelayan, pembangunan kapal tangkap ikan, hingga pengolahan komoditas bernilai tinggi seperti kopi dan cokelat.
Jika proyek-proyek itu benar-benar terealisasi sesuai jadwal, awal 2026 bisa menjadi titik balik penting: saat Indonesia mulai menuai hasil dari strategi hilirisasi yang selama bertahun-tahun digagas, diperdebatkan, dan disempurnakan. Dari smelter aluminium hingga bioavtur, dari DME hingga pengolahan sampah, pemerintah tampaknya ingin mengirim satu pesan jelas: Indonesia tidak ingin lagi berdiri di ujung rantai pasok global. Dia ingin berada di tengah, bahkan di depan. Dan dari sebuah rapat terbatas di Hambalang, fondasi itu mulai dipasang.
