Kekhawatiran Tenaga Medis RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
Ratusan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo di Kota Tasikmalaya mengungkapkan kegelisahan mereka terhadap kondisi rumah sakit yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan anggaran hingga minimnya fasilitas medis, membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi kurang optimal.
Para tenaga medis menilai bahwa masalah utama yang dihadapi adalah tidak cukupnya dana untuk pengadaan peralatan medis serta perbaikan sarana dan prasarana. Akibatnya, banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah, seperti Bandung atau wilayah lain, yang tentu saja memberatkan masyarakat.
Menyadari kondisi tersebut, para dokter dan tenaga kesehatan melakukan aksi dukungan dengan menandatangani spanduk besar di area ruang operasi rumah sakit pada 29 Juli 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan rumah sakit yang dinilai perlu perbaikan lebih signifikan.
Salah satu dokter spesialis urologi, dr. Jumadi, menjelaskan bahwa alasan utama pengalihan pengelolaan rumah sakit ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah agar Pemkot Tasikmalaya dapat fokus mengembangkan rumah sakit lainnya, seperti RS Dewi Sartika di Kawalu. Ia menilai lebih bijak jika satu rumah sakit dikelola oleh provinsi, sementara yang lain oleh pemerintah kota.
Menurutnya, dengan pengelolaan oleh provinsi, akan ada peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan finansial guna melengkapi fasilitas serta meningkatkan mutu layanan kesehatan. “Lebih baik dibagi tanggung jawabnya daripada dua-duanya ditangani Pemkot tapi hasilnya setengah-setengah,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pembaruan alat-alat operasi agar pasien tidak terus-menerus dirujuk ke luar daerah. Dengan alat yang memadai, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
Respons Pemerintah Kota Tasikmalaya
Di sisi lain, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan enggan memberikan tanggapan terkait usulan pengalihan pengelolaan RSUD dr. Soekardjo ke Pemprov Jabar. Saat diminta komentarnya, ia beberapa kali menolak untuk diwawancara dan menghindar dari pertanyaan awak media.
Sekda Kota Tasikmalaya Asep Goparulloh juga tidak memberikan komentar mengenai kondisi rumah sakit yang mengalami keterbatasan sarana medis. Ia menyarankan agar warga menghubungi Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Diky Chandra menyatakan bahwa pihaknya sedang merancang berbagai upaya perbaikan internal, termasuk pembenahan sistem manajemen dan penyelesaian utang rumah sakit. Meski ada tantangan, ia menyatakan bahwa Pemkot masih ingin mempertahankan pengelolaan RSUD dr. Soekardjo.
“Memang ada persoalan, kami telah berdialog dengan sejumlah pihak dan kami ingin fokus memperbaiki. Jika nanti ternyata tidak mampu, baru kita pikirkan opsi lain,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan adanya berbagai masalah teknis di lapangan, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, listrik yang sering mati, serta rusaknya beberapa akses jalan yang harus segera diperbaiki.
Namun, Diky tetap mengapresiasi keberadaan rumah sakit swasta di Tasikmalaya yang turut menopang pelayanan kesehatan masyarakat. “Untungnya kita masih punya rumah sakit swasta yang cukup representatif. Tapi RSUD sebagai rujukan utama tetap harus diperkuat,” katanya.
