Perkara Korupsi Nikel yang Dihentikan oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi nikel yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 triliun. Selain itu, ada juga dugaan kasus suap senilai Rp 13 miliar yang diterima oleh Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dari beberapa perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan.
Perkara ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, khususnya Indonesian Corruption Watch (ICW). Mereka mempertanyakan perihal perkara mana yang benar-benar dihentikan oleh KPK. Pasalnya, dalam kasus ini terdapat dua pasal yang dikenakan, yaitu kerugian keuangan negara dan suap menyuap.
Menurut Wana dari ICW, KPK harus menjelaskan secara jelas mengenai penghentian penyidikan ini. Jika perkara suap menyuap yang dihentikan, maka KPK wajib memberikan penjelasan tentang perkembangan pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2022 lalu. Saat itu, KPK mendalami pertemuan antara AS dengan sejumlah pihak swasta yang diduga untuk memuluskan perizinan proyek di Kabupaten Konawe Utara.
Beberapa pihak swasta yang diperiksa saat itu antara lain:
- Direktur PT Sinar Jaya Ultra Utama, Herry Asiku
- Direktur PT Cinta Jaya, Yunan Yunus Kadir
- Direktur Utama PT KMS 27, Tri Wicaksono alias Soni
- Direktur PT Mahesa Optima Mineral, Romi Rere
Dalam pernyataannya, juru bicara KPK Budi Prasetyo hanya membenarkan bahwa KPK telah menghentikan penyidikan terhadap perkara tersebut tanpa memberikan detail lebih lanjut.
“Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.
Budi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada tahun 2009. Setelah melalui proses penyidikan yang mendalam, penyidik tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya.
“Setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan tidak ditemukan kecukupan bukti,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi. Kasus ini berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada periode 2007–2014. KPK menduga perizinan itu dilakukan secara melawan hukum.
Dalam konstruksi perkaranya, KPK memperkirakan negara mengalami kerugian sedikitnya Rp 2,7 triliun. Kerugian tersebut berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh melalui proses perizinan yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, KPK juga menjerat Aswad dalam perkara dugaan suap terkait izin kuasa pertambangan. Selama periode 2007–2009, Aswad diduga menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
