Penghargaan untuk Gubernur Papua Tengah atas Kepemimpinan dalam Program Stop BABS
Pada Jumat, 21 November 2025, di Nabire, Papua Tengah, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Pusat, Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes, memberikan Piagam Anugerah Penghargaan kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan inovasi yang dilakukan oleh Gubernur dalam percepatan program stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Provinsi Papua Tengah.
Program ini merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang Water, Sanitation and Hygiene (WASH). Seluruh kegiatan yang dilaksanakan didukung oleh UNICEF.
“Piagam ini adalah bentuk perhargaan dan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Papua Tengah dalam mempercepat program stop BABS,” ujar Arif.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya dalam mewujudkan 100 persen stop BABS.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada HAKLI atas penghargaan yang telah diberikan. Kami berkomitmen untuk melaksanakan STBM dan mencapai target 100 persen stop BABS,” jelas Meki.
Strategi Percepatan Stop BABS
Menurut Meki, pemerintah provinsi telah melakukan beberapa strategi percepatan stop BABS melalui Dinas Kesehatan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya maksimal karena stop BABS memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Selain sektor kesehatan, kami juga membutuhkan dukungan kuat dari sektor keciptakaryaan, pemberdayaan masyarakat, pemerintah distrik, dan pemerintah kampung/kelurahan,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan penyusunan kebijakan, alokasi dana APBD yang cukup signifikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pentingnya Sanitasi dalam Pembangunan Nasional
Sanitasi yang baik dan memadai merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), buruknya kondisi sanitasi menjadi salah satu penyebab utama timbulnya penyakit menular seperti diare, kolera, dan infeksi cacingan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sanitasi yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab 30% dari kasus penyakit diare di Indonesia setiap tahun, yang terutama terjadi di kalangan anak-anak. Akses terhadap sanitasi yang layak juga berpengaruh pada pencapaian pendidikan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga sanitasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Secara nasional, pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan akses sanitasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2024 menunjukkan hanya tersisa 3,2% rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Namun, berdasarkan data yang sama, masih terdapat 23,72% rumah tangga di Provinsi Papua Tengah yang melakukan praktik BABS.
Data Terkini tentang Stop BABS di Papua Tengah
Sesuai dengan data BPS, data Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (SI-STBM) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada akhir Tahun 2024 lalu, hanya 23 kampung/kelurahan dari total 1.208 atau hanya 2% kampung/kelurahan di Provinsi Papua Tengah yang sudah dinyatakan mencapai 100% Stop BABS.
Wash Officer UNICEF Papua, Reza Hendrawan, berharap komitmen ini bisa terlaksana melalui regulasi alokasi dana dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing dinas yang bersinergi dalam program stop BABS.
“Jadi ini bukan hanya tugas sektor kesehatan saja, tetapi juga sektor lain seperti dinas pekerjaan umum dan dinas pemberdayaan kampung,” tegasnya.
