Fenomena Pengibaran Bendera One Piece di Tengah Perayaan HUT RI ke-80
Pengibaran bendera One Piece menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80 menarik perhatian publik. Dosen komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengungkapkan bahwa fenomena ini muncul sebagai bentuk keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Menurutnya, penggunaan simbol-simbol asing seperti Jolly Roger lebih aman dibandingkan simbol lokal yang rawan disalahartikan.
Hendra menyebutkan bahwa masyarakat memilih menggunakan bendera dari serial animasi Jepang tersebut untuk menyampaikan protes mereka. Hal ini dilakukan karena simbol lokal bisa dengan mudah dikaitkan dengan isu-isu sensitif seperti Undang-Undang ITE. Ia menjelaskan bahwa bendera Jolly Roger dipilih karena dinilai tidak langsung menyentuh isu politik secara eksplisit.
“Jadi kalau pakai komiknya Indonesia, dimungkinkan tuh sangat dekat tuh kan, nanti mereka takut juga diapa-apain gitu, kena Undang-Undang ITE atau apa, jadi ambilnya ceritanya yang di Jepang aja lah,” ujarnya dalam keterangannya.
Respons dari para politisi seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai tepat oleh Hendri. Dasco melihat pengibaran bendera Jolly Roger sebagai ekspresi biasa tanpa arah perpecahan. Menurut Hendri, pesan Dasco untuk tidak membenturkan masyarakat dengan penggemar One Piece atau yang dikenal sebagai Nakama sudah sangat sesuai.
“Pesannya bang Dasco sudah tepat. Jadi dia bilang kan awalnya dia memang jangan begitu, tapi kemudian dia melanjutkan dikatakan bahwa tolong jangan dibentur-benturkan karena ini bentuk ekspresi aja. Bahkan dia sebut keluarganya dia di lingkarannya juga ada Nakama juga,” kata Hendri.
Kebijakan dan Keresahan Masyarakat
Hendri juga menyebutkan teori revolusi keempat, di mana kepentingan individu kini lebih menonjol ketimbang isu sosial. Meski demikian, masyarakat tetap memahami batas ekspresi dengan menempatkan bendera Merah Putih di atas simbol lain.
“Iya saya yakin masyarakat paham batasannya, mereka tahu mana yang manga, mana yang nyata, makanya bendera Jolly Roger dipasang di bawah Merah Putih sesuai pesan Gus Dur soal kebebasan berekspresi,” katanya.
Menurut Hendri, pemerintah perlu menyadari bahwa pengibaran bendera Jolly Roger mencerminkan protes masyarakat terhadap kebijakan yang kurang tepat. Ia menilai buruknya komunikasi pemerintah memperparah keresahan. Selain itu, ia menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon seharusnya merasa tertampar dengan penggunaan bendera One Piece.
Hendri menyoroti kurangnya perhatian terhadap budaya lokal, yang membuat simbol asing seperti Jolly Roger menjadi alat ekspresi. Ia menanyakan mengapa budaya pop Jepang mampu menerjemahkan keresahan politik di Indonesia.
“Jadi ini bentuk protes yang dibuat secara lucu kemudian dekat dengan masyarakat karena kebijakan-kebijakan seperti pajak amplop hajatan atau wacana WA berbayar membuat masyarakat mengernyitkan dahi,” ujar Hendri.
Respons Pemerintah dan Kebijakan yang Harus Diperbaiki
Sebelumnya, Fadli Zon meminta masyarakat mengutamakan mengibarkan bendera Merah Putih ketimbang bendera One Piece. “Ya saya pikir harus kita fokuskan ke depan ini, kita merayakan Indonesia merdeka, jadi harus bendera kitalah yang utama,” ujarnya.
Hendri menilai bahwa seharusnya pemerintah merespons fenomena ini dengan bijak, seperti merangkul ekspresi ini dapat membantu memahami aspirasi publik. Ia menyebut ada dua hal yang mesti diperhatikan pemerintah dengan munculnya fenomena bendera One Piece.
Pertama, pemerintah harus memperbaiki komunikasi mereka. Kedua, pemerintah harus memastikan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar konsisten, jangan hanya main coba dulu.
“Kalau belum ajeg gitu soal kebijakan, jangan ngomong dulu. Jangan setiap pejabat testing the water. Marah loh masyarakat, lama-lama capek dites terus,” ujarnya.
