Penghargaan Jawa Barat sebagai Pelaksana PK-25 Terbaik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional, salah satunya dengan meraih penghargaan sebagai Pelaksana Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 (PK-25) Terbaik Tingkat Provinsi. Penghargaan ini diberikan dalam acara Diseminasi Nasional Hasil PK-25 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta.
Acara tersebut berlangsung pada Selasa, 26 November 2025, dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, hadir menerima penghargaan mewakili Gubernur Jawa Barat.
Siska menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kader di lapangan. Ia menjelaskan bahwa keakuratan dan kelengkapan data keluarga menjadi fondasi penting dalam penyusunan program pembangunan dan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Keakuratan data keluarga adalah dasar untuk membangun program-program yang efektif dan dapat menguatkan ketahanan keluarga,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di Bandung pada 3 Desember 2025.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menunjukkan sekitar 12,8 juta keluarga di Jawa Barat. Pemutakhiran data PK-25 yang mencakup 27 indikator keluarga menjadi basis perencanaan berbagai program seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga intervensi stunting.
Temuan Penting dari PK-25
Dalam sambutannya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan temuan krusial dari PK-2025. Hasilnya menunjukkan bahwa satu dari empat keluarga di Indonesia (25 persen) berada dalam kondisi “fatherless”, yang berarti figur ayah tidak terlibat optimal dalam pengasuhan anak.
“Kondisi ini memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak, baik secara psikologis, sosial, maupun prestasi akademik,” kata Wihaji. Angka ini lebih tinggi di wilayah perdesaan, dengan tingkat tertinggi di Papua Pegunungan dan terendah di Bali. Fenomena ini juga meningkat pada keluarga dengan ayah perantau dan kepala keluarga yang tidak bekerja.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya data PK-25 sebagai pondasi perumusan kebijakan pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penggunaan data akurat dan teknologi menjadi kunci dalam penanggulangan stunting.
Pratikno menjelaskan bahwa data yang akurat dan terintegrasi adalah kunci untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. Teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning dapat digunakan untuk mengolah data besar dan kompleks secara efektif.
“Data bukan hanya tentang masalah saat ini, tetapi juga melacak penyebab masalah dan efektivitas intervensi. Selain itu, data yang terintegrasi memudahkan pemantauan masalah stunting dan penyesuaian kebijakan secara real time,” ungkap Pratikno.
Pendekatan Presisi dalam Penanganan Stunting
Menurutnya, pendekatan presisi dalam penanganan stunting memungkinkan pemberian intervensi yang lebih tepat sesuai kebutuhan individu. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan ‘precision nutrition’ untuk memperhitungkan pola makan anak dan kebutuhan gizinya.
