Kepala Daerah Terjaring OTT, Kemendagri Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan kekhawatiran terhadap maraknya kasus kepala daerah yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fenomena ini dianggap sebagai alarm serius bagi tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Kemendagri berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan pengawasan terhadap para kepala daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan rasa prihatin atas masih adanya oknum kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi dan tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa hal ini menjadi perhatian serius, meskipun Menteri Dalam Negeri selalu menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami sangat prihatin masih adanya oknum kepala daerah yang terjaring OTT oleh penegak hukum,” ujar Benni Irwan dalam keterangan tertulis pada Minggu 21 Desember 2025.
Menurut Benni, kemajuan dalam upaya pembinaan kepala daerah masih perlu diperkuat. Kemendagri mencatat setidaknya empat kepala daerah yang terjaring OTT KPK dalam dua bulan terakhir. Hal ini memicu kekhawatiran akan potensi penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Meski demikian, Kemendagri menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Sehubungan dengan itu, Kemendagri mengimbau seluruh pihak terkait untuk mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ucap Benni.
Lebih lanjut, Benni menyampaikan bahwa momentum ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi Kemendagri, khususnya dalam aspek pembinaan kepala daerah. Selain itu, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) juga akan menjadi salah satu fokus evaluasi guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
“Momentum ini menjadi evaluasi tersendiri bagi Kemendagri dalam hal pembinaan kepala daerah,” katanya.
Kemendagri berharap kasus OTT yang terjadi di Kabupaten Bekasi menjadi yang terakhir. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasus OTT yang Terjadi dalam Dua Bulan Terakhir
Beberapa nama kepala daerah yang terjaring OTT KPK dalam dua bulan terakhir antara lain:
- Gubernur Riau Abdul Wahid
- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
- Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
- Bupati Bekasi Ade Kuswara
Peristiwa ini menunjukkan bahwa masalah korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan serius. Kemendagri berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan agar tidak ada lagi kepala daerah yang terjebak dalam kasus korupsi.
Dengan evaluasi yang dilakukan, diharapkan dapat tercipta pemerintahan daerah yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Semua pihak diminta untuk bekerja sama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
