Penemuan Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra Memicu Penyelidikan
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, meninjau langsung tumpukan ribuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wilayah ini menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup serius dalam bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir November 2025 lalu.
Banyak rumah di Desa Garoga yang tertimbun oleh material longsor. Banyak juga kayu-kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus dan menyumbat sungai disana. Menurut Hanif, sebagian dari kayu tersebut sudah berumur lama dan ditemukan bekas potongan mesin gergaji. Hal ini memicu kecurigaan bahwa ada aktivitas ilegal yang berkontribusi pada bencana tersebut.
Hanif menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan ini. Ia bahkan akan terbang langsung ke wilayah hulu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menduga, ada aktivitas yang tidak bertanggung jawab di wilayah hulu yang mengakibatkan bencana ini. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk pencegahan lebih lanjut, agar kedepannya tidak terjadi bencana serupa.
“Kami akan melakukan penyelidikan lagi. Mungkin habis ini kami akan terbang sampai ke hulu untuk memastikan apa yang terjadi di hulu,” ujar Hanif. “Karena kayu ini tidak alami sampai ke kita. Mungkin ada aktivitas yang harus bertanggung jawab dari kasus ini.”
Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatra atas terjadinya bencana ini. Setelah bencana terjadi, ia berharap semua pihak bisa saling mengoreksi diri dan mempersiapkan langkah pencegahan bencana.
“Jadi kami tentu mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian bencana ini dan mudah-mudahan kita saling mengoreksi diri mempersiapkan segalanya. Adaptasi juga penting. Ini ada di pinggir-pinggir sungai memang harus hati-hati sekali,” pungkasnya.
Tim Gabungan Menginvestigasi Aktivitas Penebangan Liar
Selain Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar pertemuan terkait temuan gelondongan kayu di banjir bandang Sumatra. Bencana banjir bandang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Momen ribuan kayu gelondongan ikut terseret banjir masih menjadi perbincangan publik.
Fenomena kayu gelondongan menjadi sorotan karena jumlahnya yang banyak dan terbawa arus banjir bandang. Kayu-kayu tersebut menumpuk di sungai, pemukiman, bahkan terbawa hingga ke pantai. Masyarakat menduga fenomena ini bukan sekadar akibat banjir, melainkan indikasi kerusakan hutan dan praktik illegal logging atau pembabatan hutan.
Tim gabungan yang menangani dampak banjir bandang di Sumatra menemukan indikasi aktivitas penebangan liar di kawasan hulu. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah memiliki data awal berdasarkan pemindaian drone di sejumlah titik terdampak banjir Sumatra. Raja Juli mengatakan Kemenhut memanfaatkan perangkat lunak Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk mengidentifikasi jenis kayu gelondongannya.
Raja Juli menyebutkan pihaknya telah mengambil sampel kayu untuk uji jenisnya. “Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons. Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Permintaan untuk Penyelidikan yang Tegas
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menanggapi upaya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut saat banjir bandang di Sumatra. Daniel menegaskan, keberadaan kayu gelondongan tersebut merupakan bukti adanya penebangan hutan secara masif yang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan.
“Kayu-kayu itu tidak mungkin muncul tiba-tiba. Itu jelas berasal dari hutan yang ditebang, dan menunjukkan betapa parahnya kerusakan hutan kita. Ini adalah bencana ekologis,” kata Daniel Johan kepada awak media, Kamis (4/12/2025).
Legislator dari Fraksi PKB tersebut menegaskan banjir yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra tersebut bukan semata peristiwa alam, melainkan buntut dari praktik deforestasi yang terus berulang. Oleh sebab itu, ia menyerukan perlunya introspeksi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, hingga pelaku industri yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Daniel meminta aparat penegakan hukum yang tergabung dalam Satgas PKH untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku yang bertanggung jawab, baik individu maupun perusahaan tanpa kompromi. “Satgas tidak boleh tebang pilih. Bila ada pelaku yang memiliki nama besar, apakah pengusaha atau pejabat, Satgas harus berani mengungkapkannya. Tidak boleh ada yang ditutupi. Jangan ada yang dilindungi,” tegasnya.
Menurut Daniel, tindakan tegas sangat penting, mengingat kerusakan hutan telah menimbulkan kerugian besar dan menyengsarakan rakyat. Ia menyerukan agar momentum ini menjadi titik balik perbaikan tata kelola hutan dan lingkungan hidup di Indonesia, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
“Mereka yang merusak alam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bencana yang terjadi ini adalah akibat dari keserakahan dan pelanggaran hukum. Tidak boleh ada toleransi,” tandas Daniel.
