OJK Akan Revisi Aturan Rekening Dormant untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera merevisi aturan mengenai pengelolaan rekening dormant di perbankan. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan yang sempat memicu protes masyarakat, khususnya setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran rekening tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau ulang regulasi terkait pengelolaan rekening dormant. Tujuannya adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban antara bank dan nasabah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di lembaga keuangan.
“Di masa depan, OJK akan mengatur ulang pengelolaan rekening di bank, termasuk pengelolaan rekening dormant. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan,” ujar Dian dalam pernyataannya.
Meski belum merinci secara detail perubahan aturan yang akan diterapkan, Dian memastikan bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui peningkatan kepemilikan rekening bank oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Regulasi Saat Ini Mengenai Rekening Dormant
Saat ini, pengaturan mengenai rekening dormant didasarkan pada Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dalam pasal tersebut, status tabungan dasar dapat berubah menjadi rekening dormant jika tidak ada saldo atau transaksi selama enam bulan berturut-turut. Namun, transaksi yang berasal dari bunga atau bagi hasil tidak dianggap sebagai aktivitas transaksi.
Aturan ini juga memberikan fleksibilitas kepada bank dalam menentukan prosedur tindak lanjut terhadap rekening dormant, dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
PPATK Blokir Rekening Dormant untuk Cegah Penyalahgunaan
Sebelumnya, PPATK mengumumkan kebijakan pemblokiran sementara transaksi rekening dormant. Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan rekening tersebut untuk kejahatan seperti pencucian uang, narkoba, korupsi, hingga judi online. Meskipun demikian, PPATK memastikan bahwa dana dalam rekening tersebut tetap aman dan tidak ada pengurangan saldo sama sekali.
Berdasarkan data yang diperoleh, lebih dari 140.000 rekening dormant yang tidak aktif selama lebih dari sepuluh tahun memiliki nilai mencapai Rp 428,61 miliar. PPATK mengungkapkan bahwa rekening-rekening ini sering digunakan untuk kejahatan tanpa diketahui pemiliknya, termasuk penjualan rekening, peretasan, dan penggunaan nominee sebagai rekening penampungan.
Protes Masyarakat atas Kebijakan Pemblokiran
Keputusan PPATK tersebut mendapat protes dari masyarakat karena tidak adanya pemberitahuan sebelum rekening diblokir. Banyak warga mengaku kesulitan dalam membuka kembali rekening yang mereka anggap penting untuk kebutuhan sehari-hari.
Salah satu contohnya adalah EH (43), warga Bekasi, yang mengalami kesulitan karena rekening yang disiapkan untuk biaya pendidikan anaknya senilai Rp 14 juta justru diblokir. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan menuntut pemerintah lebih selektif dalam menerapkan kebijakan tersebut.
Selain EH, Azahra (26), seorang karyawan swasta asal Bogor, juga merasa kecewa karena rekening daruratnya diblokir tanpa pemberitahuan. Ia menyatakan bahwa rekening tersebut hanya digunakan untuk simpanan darurat, bukan untuk transaksi rutin.
Harapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Baru
Dengan adanya revisi aturan oleh OJK, masyarakat berharap kebijakan baru ini bisa memberikan solusi yang lebih adil dan transparan. Mereka berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih bijak dalam mengelola rekening dormant agar tidak mengganggu kebutuhan finansial masyarakat yang tidak bersalah.
Revisi aturan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pencegahan penyalahgunaan dan perlindungan hak nasabah. Dengan begitu, sistem perbankan akan lebih stabil dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
