Parkir liar sering kali menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama di area publik seperti pusat perbelanjaan, pasar, atau tempat-tempat umum lainnya. Parkir liar merujuk pada aktivitas parkir kendaraan yang dilakukan tanpa izin resmi dan tidak dikelola oleh pihak berwenang, seperti pemerintah daerah. Ciri utama dari parkir liar adalah ketiadaan karcis parkir resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Jika ada karcis, biasanya tidak mencantumkan nama instansi pemerintah setempat sebagai pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak diatur secara legal. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, parkir liar bisa dikenakan tindak pidana sesuai dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penjelasan Pasal-Pasal Terkait Parkir Liar
Salah satu pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku parkir liar adalah Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau membuat hutang maupun menghapus piutang akan diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.
Selain itu, pelaku juga bisa dikenai Pasal 369 KUHP yang berkaitan dengan pengancaman melalui pencemaran nama baik. Dalam pasal ini, seseorang yang menggunakan ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tulisan, atau mengancam akan membuka rahasia, untuk memaksa orang lain memberikan barang atau membuat hutang, akan diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun.
Tidak hanya itu, pelaku parkir liar juga bisa dituntut berdasarkan Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan cara kekerasan atau ancaman, akan diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 4.500. Namun, denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi Rp 4.500.000 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
Bagaimana Cara Menghadapi Parkir Liar?
Jika Anda menemukan parkir liar, sebaiknya jangan membayar biaya parkir yang diminta oleh tukang parkir. Jika tukang parkir memaksa, Anda berhak melaporkannya ke pihak berwajib, seperti polisi. Menurut Abdul Fickar Hadjar, parkir liar bukanlah area parkir resmi yang dikelola oleh pemerintah, tetapi lebih merupakan aktivitas swasta yang tidak memiliki izin.
Hal ini juga berlaku di minimarket atau tempat-tempat lain yang tidak memiliki keterangan “parkir gratis”, tetapi tetap memiliki tukang parkir. Meskipun tidak ada keterangan resmi, adanya tukang parkir dapat dianggap sebagai aktivitas parkir liar.
Kesimpulan
Parkir liar bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat harus waspada dan tahu hak-hak mereka dalam menghadapi situasi seperti ini. Dengan memahami pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan pemaksaan dan pemerasan, masyarakat dapat lebih percaya diri untuk menolak pembayaran parkir ilegal dan melaporkannya ke pihak berwenang jika diperlukan. Dengan demikian, tindakan parkir liar dapat diminimalkan dan keadilan serta kenyamanan masyarakat terjaga.
