Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sektor untuk memperkuat kapasitas fiskal. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Asep Supriatna, menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menetapkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada sektor-sektor penting seperti kesehatan, infrastruktur publik, pendidikan, pangan, lingkungan, serta perumahan. Tujuannya adalah sesuai dengan misi Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Asep mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan perangkat organisasi daerah (OPD) lainnya untuk menyusun langkah strategis dalam menentukan prioritas penguatan pendapatan daerah. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar dalam membahas aset strategis daerah, termasuk skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha terkait.
“Ada beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan daerah, salah satunya adalah perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam mencari solusi agar pendapatan daerah tetap optimal di tahun depan,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Selain itu, pihaknya juga melakukan diskusi dengan OPD lainnya terkait berbagai isu, mulai dari investasi hingga serapan tenaga kerja. Semua OPD memiliki pemahaman bahwa kinerja yang dilakukan saling berkaitan, meskipun secara teknis pekerjaan memiliki jalur dan tanggung jawab masing-masing.
Untuk meningkatkan pendapatan, Pemprov Jabar juga aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar mendapat stimulus dan dana transfer yang proporsional. Pembahasan tidak hanya terkait dana transfer, tetapi juga dinamika dana bagi hasil yang memiliki potensi penurunan sekitar Rp600 miliar per tahun.
Mengenai realisasi pendapatan tahun ini, Asep menyebutkan bahwa data yang diterima masih terus berjalan hingga akhir tahun 2025. Semua informasi akan disampaikan, termasuk evaluasi menyeluruh terkait tantangan yang dihadapi selama tahun 2025.
“Tahun ini ada banyak tantangan yang terjadi, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi hampir semua daerah menghadapinya. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika kebijakan nasional. Belum lagi situasi industri otomotif skala nasional yang juga penuh tantangan. Tapi, apapun itu, fokus kami tentu bagaimana beradaptasi dan mencari cara agar pendapatan daerah bisa maksimal di tahun depan,” tambahnya.
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah
Berikut beberapa strategi yang sedang dikerjakan oleh Pemprov Jabar untuk meningkatkan pendapatan daerah:
Koordinasi dengan OPD
Pemprov Jabar terus berkoordinasi dengan berbagai perangkat organisasi daerah (OPD) untuk menyusun langkah strategis. Contohnya, bersama Bappeda Jabar dalam membahas aset strategis daerah dan skema kerja sama pengelolaan aset dengan badan usaha.Komunikasi dengan Pemerintah Pusat
Pemprov Jabar aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan stimulus dan dana transfer yang proporsional. Pembahasan juga mencakup dinamika dana bagi hasil dengan potensi penurunan sekitar Rp600 miliar per tahun.Adaptasi terhadap Dinamika Ekonomi Global
Dengan adanya perlambatan ekonomi global, pemerintah daerah harus lebih adaptif dalam mencari solusi agar pendapatan daerah tetap optimal.Evaluasi Tantangan Tahun Ini
Data realisasi pendapatan tahun ini masih dalam proses. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi selama tahun 2025.
Tantangan yang Dihadapi
Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Jabar antara lain:
Perlambatan Ekonomi Global
Kondisi ini memengaruhi pendapatan daerah, sehingga diperlukan strategi adaptif untuk menjaga optimasi pendapatan.Perubahan Kebijakan Nasional
Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika kebijakan nasional.Tantangan Industri Otomotif
Situasi industri otomotif skala nasional yang penuh tantangan juga berdampak pada pendapatan daerah.
Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memaksimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.









