Kunjungan Presiden Korsel ke China untuk Perkuat Hubungan Bilateral
Presiden Korea Selatan (Korsel), Lee Jae Myung, akan melakukan kunjungan ke China pada bulan Januari 2026. Kunjungan ini dilakukan atas undangan Presiden Xi Jinping dan direncanakan berlangsung selama empat hari. Dalam kunjungan tersebut, Lee akan menghadiri pertemuan puncak dan jamuan makan malam kenegaraan dengan Xi Jinping di Beijing. Setelahnya, ia akan melanjutkan perjalanan ke Shanghai.
Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan puncak pertama antara Lee dan Xi yang berlangsung pada 1 November 2025 di Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, dalam rangka Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Pertemuan tersebut juga menjadi kunjungan kenegaraan pertama Xi ke Korsel dalam 11 tahun terakhir.
Pembahasan Kerja Sama Keamanan dan Stabilitas di Asia Timur Laut
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin akan membahas kerja sama keamanan untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Timur Laut. Kang Yu-jung, juru bicara kantor kepresidenan Korsel, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat momentum untuk memulihkan kemitraan kerja sama strategis yang dibentuk sejak 2008.
Selain itu, pembahasan akan mencakup upaya untuk menghidupkan kembali pertukaran bilateral dalam hal kerja sama rantai pasokan, investasi, ekonomi digital, dan kerja sama lingkungan. Kedua negara juga akan membahas langkah-langkah untuk memerangi kejahatan transnasional yang meluas ke Asia Timur.
Pertemuan dengan Warga Korea di Luar Negeri dan Tokoh Penting
Selama kunjungan di China, Presiden Lee akan bertemu dengan warga Korea di luar negeri yang tinggal di negara tersebut serta tokoh-tokoh penting. Di Shanghai, Lee akan singgah untuk menghormati warisan para pejuang kemerdekaan Korea. Shanghai merupakan rumah bagi situs-situs bersejarah pemerintahan sementara Korea yang dibentuk untuk melawan penjajahan Jepang di Korea (1910-1945).
Tahun 2026 menandai peringatan 150 tahun kelahiran pejuang kemerdekaan Kim Koo, mantan perdana menteri pemerintahan sementara.
Diskusi tentang Konten Budaya Korea di China
Dalam perjalanannya ke China, Lee akan ditemani oleh para pemimpin bisnis dari Korsel. Namun, kantor kepresidenan tidak menyebutkan nama perusahaan-perusahaan tersebut.
Perhatian juga tertuju pada apakah pertemuan Lee-Xi dapat meletakkan dasar bagi pelonggaran pembatasan Beijing terhadap peredaran konten budaya Korea di China. Sebelumnya, Beijing telah memberlakukan secara diam-diam pembatasan tersebut karena perselisihan antara kedua negara mengenai penempatan sistem ‘Terminal High Altitude Area Defense’ Amerika Serikat (AS) di Korsel pada 2016.
Kang Yu-jung menyatakan bahwa beberapa hal masih dalam tahap koordinasi antara kedua negara. Ia juga menambahkan bahwa diskusi akan mencakup perluasan peluang kerja sama ekonomi dan membahas perkembangan regional dalam kerangka hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
Isu Korut dan Denuklirisasi sebagai Agenda Pembicaraan
Meskipun agenda spesifik belum sepenuhnya dirilis, laporan dari The Chosun Daily menyebutkan bahwa isu Korea Utara (Korut) kemungkinan besar akan dimasukkan dalam agenda pembicaraan.
Presiden AS Donald Trump dijadwalkan mengunjungi China pada April 2026. Seoul berharap pertemuan tersebut akan memberikan kesempatan baginya untuk bertemu dengan pemimpin Korut Kim Jong Un. Ini dengan harapan dapat menciptakan momentum untuk dialog dengan Pyongyang mengenai rencana perdamaian di Semenanjung Korea.
Namun, diskusi antar Seoul-Beijing mengenai isu-isu tersebut diperkirakan akan berlangsung secara tertutup. Hal ini mengingat pemimpin Korut yang telah menolak negosiasi denuklirisasi dan dialog antar-Korea.
Kekuatan Hubungan China-Korsel di Tengah Ketegangan Geopolitik
Kunjungan Presiden Lee ke China menunjukkan bahwa hubungan antara China dan Korsel semakin mesra, meskipun terdapat ketegangan geopolitik di kawasan Asia Timur. Kedua negara terus memperkuat kerja sama melalui berbagai inisiatif, termasuk dalam kerangka APEC.
Selain itu, Korsel dan Indonesia juga terus memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi dan teknologi. Korsel juga berencana mengakhiri skema adopsi anak luar negeri pada tahun 2029, sebagai bagian dari reformasi kebijakan keluarga.
