Uni Emirat Arab Menghentikan Kehadiran Militer di Yaman
Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan penghentian sementara kehadiran militer mereka di Yaman pada Selasa (30/12/2025). Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di wilayah selatan negara tersebut. Pernyataan dari Kementerian Pertahanan Yaman menyebutkan bahwa tugas kontra-terorisme yang dilakukan oleh tim UEA akan dihentikan dengan cara yang menjamin keselamatan personel dan berkoordinasi dengan mitra terkait.
Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, membatalkan perjanjian pertahanan bersama dengan UEA dan memberi tenggat waktu 24 jam bagi pasukan UEA untuk mundur. Ia juga mengumumkan keadaan darurat selama 90 hari, serta larangan udara dan darat selama 72 jam di semua pelabuhan dan perbatasan.
Langkah ini diambil setelah Koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara “terbatas” terhadap dua kapal di pelabuhan Mukalla, Yaman. Dalam pernyataannya, juru bicara Pasukan Koalisi, Mayjen Turki al-Maliki, menyatakan bahwa dua kapal yang tiba dari pelabuhan Fujairah di UEA memasuki pelabuhan Mukalla tanpa izin resmi dari Komando Pasukan Gabungan koalisi. Senjata dan kendaraan tempur yang diturunkan dari kapal-kapal tersebut diklaim bertujuan untuk memicu konflik.
Operasi militer terbatas dilakukan oleh Angkatan Udara Koalisi untuk menargetkan senjata dan kendaraan tempur yang diturunkan dari dua kapal di pelabuhan al-Mukalla. Al-Maliki menekankan bahwa operasi tersebut dilakukan sesuai hukum humaniter internasional dan aturan kebiasaan, sehingga memastikan tidak ada kerusakan tambahan.
Tidak ada komentar langsung dari UEA mengenai operasi dan pernyataan tersebut. Namun, peningkatan ketegangan di Yaman terjadi setelah Dewan Transisi Selatan (STC) menguasai Hadramaut dan Al-Mahra awal bulan ini setelah bentrokan dengan pasukan pemerintah. STC mengklaim bahwa pemerintah telah meminggirkan wilayah selatan secara politik dan ekonomi.
Kelompok yang didukung UEA ini juga menyerukan pemisahan wilayah tersebut dari utara, klaim yang ditolak oleh otoritas Yaman karena mereka bersikeras untuk mempertahankan persatuan teritorial negara tersebut.
Dinamika Yaman: Tiga Pemerintahan Paralel
Yaman terbagi menjadi tiga zona pengaruh setelah satu dekade perang saudara. Ketegangan di Laut Merah imbas aksi blokade kelompok Houthi untuk mendukung Palestina di Perang Gaza, tidak secara substansial mengubah pengaruh pihak-pihak yang berkonflik di Yaman.
Yaman masih terbagi menjadi tiga zona pengaruh, yaitu pemerintah sah yang didukung oleh Arab Saudi, Houthi yang didukung oleh Iran, dan Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA).
Yaman telah terlibat dalam konflik sejak intervensi militer oleh koalisi Arab pimpinan Saudi pada Maret 2015 setelah perebutan ibu kota Yaman, Sanaa oleh Houthi. Meskipun mendapat dukungan dari pasukan koalisi pimpinan Saudi, pemerintah Yaman gagal membangun kendali atas seluruh negara dalam sembilan tahun yang telah berlalu.
Meskipun gencatan senjata selama enam bulan ditengahi oleh PBB antara tanggal 2 April dan 2 Oktober 2022, peperangan kembali terjadi antara pemerintah Yaman dan Houthi setelah gencatan senjata berakhir.
Satu di antara zona konflik panas di Yaman adalah kota pelabuhan strategis Al Hudaydah dan Marib yang kaya minyak dan gas. Upaya pasukan koalisi Saudi untuk merebut kembali Al Hudaydah, yang telah berada di bawah kendali Houthi selama lebih dari sembilan tahun, belum membuahkan hasil.
Meskipun pasukan pemerintah mempertahankan kendali atas distrik dan wilayah tertentu yang terhubung dengan Al Hudaydah, pusat kota dan pelabuhan strategis masih dikuasai oleh Houthi.
Terlepas dari serangan sesekali yang dilakukan Houthi di daerah pedesaan Marib yang menghasilkan beberapa keuntungan, mereka belum membuat kemajuan signifikan di titik-titik strategis dan vital.
Wilayah yang Dikuasai Pemerintah Yaman dengan Dukungan Koalisi Arab Saudi
Diakui secara internasional, pemerintah Yaman memegang kendali atas Hadhramaut timur, yang meliputi lebih dari sepertiga daratan negara tersebut. Al Mukalla, kota terbesar kedua dalam hal luas wilayah, juga berada di bawah kendali pemerintah Yaman.
Wilayah yang Dikuasai Pemerintah dengan Kendali Parsial
Beberapa kota di negara ini terbagi dalam hal pengaruh. Pemerintah menguasai sebagian provinsi tertentu, sedangkan sisanya berada di bawah kendali Houthi. Pasukan pemerintah telah menguasai sebagian besar provinsi Marib yang kaya akan minyak dan gas. Pusat provinsi Marib, yang menjadi salah satu kota terpadat di negara itu dalam beberapa tahun terakhir, juga berada di bawah kendali pemerintah.
Menurut laporan pemerintah Yaman, Marib menampung lebih dari dua juta pengungsi, sekitar setengah dari total populasi pengungsi di negara itu yang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa. Meskipun Houthi berupaya merebut Marib, terutama pada Februari 2021, yang merupakan benteng pemerintah dan markas utama Kementerian Pertahanan, serangan Houthi telah menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir.
Pemerintah juga menguasai sebagian besar kota Taiz, yang merupakan rumah bagi 60 persen penduduknya. Namun, kelompok Houthi memiliki keunggulan dalam menguasai bagian timur Taizz, tempat pabrik-pabrik swasta berlokasi, dan menguasai 70 persen dari total pendapatan kota.
Daerah di Bawah Kendali Houthi
Houthi menguasai beberapa kota di bagian utara negara itu, termasuk ibu kota Sanaa. Sanaa, yang menampung lembaga-lembaga besar negara, sektor telekomunikasi, dan sejumlah perusahaan serta pabrik yang menghasilkan pendapatan besar bagi Houthi, adalah kota paling penting di negara tersebut. Di luar Sanaa, ada kota-kota macam Dhamar, Al Bayda’, Ibb, Raymah, dan Amran yang sepenuhnya berada di bawah kendali Houthi.
Kota-kota yang Sebagian Besar Dikuasai Houthi
Wilayah pesisir Al Hudaydah di barat negara itu berada di bawah kendali Houthi. Kota pelabuhan strategis ini, yang merupakan rumah bagi salah satu pelabuhan paling penting di Yaman, menampung 70 persen bantuan dan pendapatan eksternal negara tersebut. Houthi juga menguasai Al Jawf, yang berbatasan darat dengan Arab Saudi. Namun, pasukan pemerintah tetap mempertahankan kehadirannya di wilayah kecil di Al Jawf.
Wilayah yang Dikendalikan Dewan Transisi Selatan (STC) yang Didukung UEA
Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA mengendalikan seluruh kota Aden, yang dinyatakan sebagai ibu kota sementara oleh pemerintah yang sah setelah Sanaa. Setelah mengamankan seluruh provinsi pada tahun 2019, Aden menjadi kota terpenting kedua di negara ini, setelah Sanaa, yang terkenal dengan aktivitas ekonomi dan perdagangannya sebelum perang.
Socotra, yang menghadap Samudera Hindia, dan Shabwah, dengan sumber daya minyak yang signifikan, juga berada di bawah kendali STC. Kendali kota Abyan dibagi antara STC dan pasukan pemerintah. STC memegang kekuasaan politik dan militer di Lahij dan Ad Dali, di selatan negara itu.
Krisis Kemanusiaan di Yaman
Selama hampir satu dekade, Yaman telah didera konflik parah antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan pasukan pemerintah yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi. Konflik ini berdampak pada meningkatnya kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi meluas.
Konflik berkepanjangan di Yaman telah memakan korban jiwa sekitar 377.000 orang selama bertahun-tahun. Yaman, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, sedang mengalami krisis kemanusiaan yang semakin parah akibat perang saudara yang sedang berlangsung.
