Pembaruan Regulasi UMP 2026 Dalam Proses
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan indikasi bahwa regulasi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 segera diumumkan. Ia menyatakan bahwa aturan tersebut telah ditandatangani, namun belum menentukan kapan pengumumannya akan dilakukan.
“Regulasi sudah diparaf,” kata Airlangga singkat saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (5/12/2025).
Meski demikian, ia masih mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengumumkan regulasi tersebut. Pada kesempatan lain, Airlangga menegaskan bahwa formula UMP untuk tahun depan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Namun, terdapat perubahan pada alpha atau indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penghitungan UMP 2026 tetap mengacu pada perkembangan ekonomi dan indeks kebutuhan hidup layak sesuai kriteria Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Target Pengumuman Sebelum Akhir Tahun
Hingga saat ini, besaran kenaikan UMP 2026 belum diketahui secara pasti. Airlangga meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi sambil menjelaskan bahwa sosialisasi ke pemangku kepentingan masih berlangsung.
“UMP sudah selesai, formulanya sama, indeksnya berbeda. Nanti akan diumumkan pada waktunya. Sekarang sedang sosialisasi,” ujarnya pada Jumat (28/11/2025).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pengumuman UMP 2026 ditargetkan dilakukan sebelum 31 Desember 2025. Jadwal ini dibutuhkan agar UMP baru dapat diterapkan mulai Januari 2026.
Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang memfinalisasi aturan dan skema baru perhitungan UMP. Menurut dia, penyusunan butuh waktu lebih panjang karena formulasi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.
“Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025. Jadi untuk diterapkan Januari,” kata Yassierli di gedung Kemenaker, Rabu (26/11/2025).
Presiden Prabowo Akan Turun Langsung Rundingkan UMP 2026
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keberpihakan kuat terhadap buruh, terutama terkait penetapan UMP 2026. Hal ini disampaikan saat ia menghadiri Rapimnas KSPSI di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Dalam forum tersebut, Dasco menyebut Presiden memberi perhatian khusus pada isu upah minimum. Bahkan, Kepala Negara disebut akan turun langsung dalam proses perundingan kenaikan UMP 2026.
“Presiden bilang begini, soal upah, serahkan kepada saya nanti saya rundingkan seperti yang tahun lalu,” ujar Dasco melalui keterangan pers, Jumat (5/12/2025).
Ia menilai dinamika penetapan UMP 2026 tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Menurut Dasco, persoalan upah dapat diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan pimpinan serikat pekerja.
“Keberpihakan kepada buruh pasti. Pada waktu lalu, kita sama-sama ingat, Menaker mintanya sekian malah bilangnya sekian aja kan gitu,” katanya.
Harapan Buruh dan Isu yang Masih Mengemuka
Dasco mengatakan dirinya selalu terbuka berdiskusi dengan pimpinan buruh, termasuk Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea. Ia berharap komunikasi yang baik dapat menjaga hubungan antara pemerintah, DPR, dan serikat pekerja.
“Sehingga kita harapkan silaturahmi terjalin dengan bagus, komunikasi berjalan dengan bagus,” ujarnya.
Andi Gani menyambut baik pernyataan tersebut. Ia berharap Dasco dapat menjadi jembatan dalam penyelesaian persoalan buruh, termasuk penetapan UMP 2026.
“Pak Dasco kan biasa menjadi mediator, duduk bersama-sama,” kata Andi Gani.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah dan pimpinan buruh untuk membahas isu ketenagakerjaan secara lebih luas.
“Saya mendengar kabar, ada pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Saat ini terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian buruh, yakni besaran upah minimum dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Struktur dewan tersebut sudah tercantum dalam Keputusan Presiden, namun nama-nama yang akan mengisinya belum diumumkan.
“Tapi belum diumumkan siapa yang mengisi di dewan kesejahteraan buruh nasional,” kata Andi Gani.
