Wacana Amandemen UUD 1945 Kembali Muncul
Wacana tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali muncul ke permukaan setelah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa topik tersebut sempat disinggung dalam pertemuan informalnya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa 2 Desember 2025.
Muzani mengatakan bahwa topik amandemen UUD 1945 muncul dalam percakapan yang tidak resmi. Ia menegaskan bahwa diskusi tersebut belum bersifat formal dan hanya sebatas obrolan ringan. “Sempat disinggung sebentar, harus ada persinggungan lagi sedikit. Iya, sempat disinggung, tetapi belum dalam,” kata Muzani saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa 2 Desember 2025.
Ia juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut masih dalam tahap awal. “Kami akan diskusikan lagi nanti, kan MPR akan bertemu langsung dengan Beliau secara resmi. Ini kan baru minum teh sore,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Muzani menyebut bahwa dirinya dan Presiden juga membahas isu-isu lain, termasuk kunjungan kerja Prabowo ke tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir bandang dan longsor, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sejarah Amandemen UUD 1945
UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali antara tahun 1999 hingga 2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berikut rincian amandemen tersebut:
- Amandemen pertama dilakukan pada 14-21 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR.
- Amandemen kedua dilaksanakan pada 7-18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR.
- Amandemen ketiga berlangsung pada 1-9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR.
- Amandemen keempat dilakukan pada 1-11 Agustus 2002 dalam Sidang Tahunan MPR.
Empat amandemen tersebut mengubah 75 pasal dari 37 pasal asli UUD 1945, dan hanya 23 ayat yang dipertahankan dari teks originalnya, atau sekitar 16,33 persen. Sejak itu, tidak ada lagi amandemen tambahan terhadap UUD 1945 hingga hari ini.
Perubahan-perubahan tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi, utamanya dalam penyempurnaan sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta kedaulatan rakyat.
Sikap Ketua MPR Terkait Amandemen Baru
Dalam kesempatan sebelumnya, Ahmad Muzani menegaskan bahwa amandemen bukanlah langkah yang bisa diambil secara tergesa-gesa ataupun reaktif. “Amandemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia harus melalui sebuah proses panjang. Ia harus melalui sebuah proses transparansi, yakni masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut,” katanya pada Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Agustus 2025.
Ia menekankan bahwa amandemen harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat hingga rakyat. Selain itu, amandemen harus berangkat dari konsensus luas, bukan kehendak sekelompok orang tertentu.
“Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh didasarkan pada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang saja, melainkan harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa,” ujar Muzani.
