Pengukuhan Pokja PUG Kabupaten Sorong Selatan
Pokja PUG (Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender) Kabupaten Sorong Selatan dikukuhkan oleh Wakil Bupati Yohan Bodory di Aula Bappeda Sorong Selatan, pada hari Selasa (2/12/2025). Proses pengukuhan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi keadilan dan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan.
Anggota yang dilantik merupakan perwakilan dari Perangkat Daerah (PD) lingkup Kabupaten Sorong Selatan. Dengan adanya Pokja PUG, diharapkan dapat menjadi motor utama dalam menjalankan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.
Tugas Pokja PUG
Tugas Pokja PUG mencakup beberapa aspek penting, seperti:
* Koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender.
* Analisis kebijakan dan penyediaan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin.
* Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan advokasi.
* Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gender di setiap PD.
Wakil Bupati Yohan Bodory menegaskan bahwa keberadaan Pokja PUG sangat penting dalam memastikan semangat kesetaraan gender benar-benar terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan di Sorong Selatan.
Sosialisasi Kebijakan PUG Tahun 2025
Pengukuhan Pokja PUG diselenggarakan bersamaan dengan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sipora Hombore, menyampaikan bahwa pengukuhan ini adalah tindak lanjut dari upaya memastikan kebijakan pembangunan daerah responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.
Ia menjelaskan bahwa tugas Pokja PUG tidak hanya sebatas konsultasi, tetapi juga menjadi penggerak strategis dalam mendorong alokasi sumber daya yang adil dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama perempuan.
Langkah Lanjutan Setelah Pengukuhan
Sipora mengatakan bahwa PD teknis harus mulai mengalokasikan program lebih berpihak kepada perempuan. Hal ini karena isu pendidikan, kesehatan, hingga representasi perempuan di ruang kebijakan masih menjadi tantangan di tingkat lokal.
Pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan usai sosialisasi dan pengukuhan tersebut. Salah satunya adalah mengevaluasi SDM internal dinas, terutama tenaga yang ditempatkan pada bidang teknis.
“SDM di dinas pemberdayaan perempuan harus benar-benar punya kemampuan teknis yang kuat. Ini penting untuk mendukung saya sebagai pimpinan, sekaligus memastikan pelaksanaan PUG berjalan maksimal,” ujarnya.
Seluruh pengurus Pokja PUG akan dievaluasi setiap tiga bulan. Mereka juga akan mempercepat pemenuhan indikator menuju kabupaten/kota layak anak.
Menjaga Kualitas dan Komitmen
Komitmen terhadap kesetaraan gender bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Dengan adanya Pokja PUG yang aktif dan berkompeten, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan merata.
