Kritik terhadap Program Bang-Andra oleh Anggota DPRD Lebak
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Agus Ider Alamsyah, menyampaikan kritik terhadap program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau yang dikenal dengan sebutan Bang-Andra. Menurutnya, program tersebut dinilai tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan dan justru menjadi ajang kepentingan kelompok tertentu.
Program Bang-Andra sendiri merupakan gagasan dari Gubernur Banten, Andra Soni. Meskipun secara umum dianggap sebagai langkah positif dalam membangun desa-desa di wilayah Banten, namun menurut Agus Ider Alamsyah, ada indikasi bahwa penyaluran anggaran tidak sepenuhnya adil.
Menurutnya, saat dilakukan pemeriksaan melalui Departemen PUPR, banyak jalan yang diajukan dalam program ini berasal dari kolega-kolega pengusung gubernur. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut cenderung menguntungkan orang-orang dekat atau kelompok tertentu.
“Jika kita cek, bisa terlihat siapa anggota partai politik yang paling banyak mendapatkan kuota dari program Bang-Andra ini,” ujarnya dalam wawancara telepon pada Senin (4/8/2025).
Agus Ider Alamsyah menegaskan bahwa jika program ini terus berjalan tanpa perbaikan, maka akan terjadi politisasi terhadap pembangunan jalan desa. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat luas yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Ia juga menyoroti bahwa Gubernur Banten, Andra Soni, seharusnya menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Banten, bukan hanya untuk partai Gerindra atau kelompok tertentu. Menurutnya, seorang gubernur harus bersifat netral dan tidak memihak.
“Sebagai Gubernur Banten, Pak Andra Soni adalah pemimpin bagi semua masyarakat, bukan hanya untuk kolega atau keluarganya sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa sistem perekrutan dalam program Bang-Andra tidak objektif. Menurutnya, jalan-jalan yang dibangun seharusnya adalah yang benar-benar rusak parah, bukan jalan yang masih baik tetapi dibangun hanya karena ada hubungan dekat dengan pengusung gubernur.
Agus Ider Alamsyah berharap kepada Gubernur Banten agar lebih objektif dalam mengelola program Bang-Andra. Ia menyarankan agar gubernur menegur anak buahnya yang cenderung mengakomodir kepentingan kelompok tertentu dalam pelaksanaan program ini.
“Pak Andra Soni sebagai Gubernur Banten harus bersikap objektif, tanpa membeda-bedakan antara partai pengusung dan yang bukan,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar para pejabat di bawahnya tidak terlalu terpengaruh oleh kepentingan politik dalam menjalankan program Bang-Andra. Dengan demikian, program tersebut dapat lebih berdampak positif bagi masyarakat luas dan mencapai tujuannya secara adil.
