INDRAMAYU, WARTAJAYAVISION.COM – Pemerintah Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, resmi menyandang gelar Desa Anti Korupsi di Provinsi Jawa Barat. Predikat ini diberikan setelah melalui evaluasi dan klarifikasi lapangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
KPK RI memberikan apresiasi luar biasa kepada Desa Haurgeulis atas pencapaiannya. Dalam kunjungan klarifikasi lapangan tersebut, hadir Inspektur Pembantu II Ermasyanto, Sekretaris DPMD Suyitno, Diskominfo, dan PMD Provinsi Jawa Barat, Rabu, 20 November 2024.
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham, menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk melakukan monitoring dan klarifikasi hasil penilaian perluasan percontohan Desa Anti Korupsi. Ini merupakan tindak lanjut dari penilaian yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
Ariz menyebutkan bahwa Desa Haurgeulis berhasil meraih skor sangat tinggi, bersanding dengan Desa Kiarapedes di Kabupaten Purwakarta dan Desa Ciomas Rahayu di Kabupaten Bogor.
“Kedatangan kami untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap apa yang sudah dilakukan Inspektorat, serta menambahkan apa yang belum ada,” kata Ariz.
Ia juga menambahkan bahwa standardisasi pelayanan publik di Desa Haurgeulis telah berjalan baik, dengan sistem pelayanan terpusat dan maklumat pelayanan yang diterapkan oleh perangkat desa.
“Secara visual, standardisasi pelayanan publik sudah terlihat. Jika ada layanan yang meleset dari waktu yang telah ditentukan, harus ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kuwu Isma S. Dhewantara, Kepala Desa Haurgeulis, menjelaskan bahwa desanya telah memenuhi lima indikator utama untuk menjadi Desa Anti Korupsi, yaitu:
- Penguatan Tata Laksana
- Penguatan Pengawasan
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- Penguatan Partisipasi Masyarakat
- Penguatan Kearifan Lokal
“Kami siap melakukan perbaikan terhadap apa yang sudah kami lakukan selama ini. Masukan dari KPK akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya,” ungkap Isma.
Pada kesempatan itu, KPK juga meninjau langsung kegiatan fisik pembangunan jalan di Blok Manggungan untuk memastikan dampaknya dirasakan oleh masyarakat.
