Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Aceh
DPR RI telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar oleh DPR RI di Aceh pada Selasa (30/12/2025). “Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini,” ujarnya.
Dasco menegaskan bahwa keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan. “Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dilakukan untuk memastikan seluruh langkah pemulihan pascabencana dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus. “Saya sampaikan kepada Pak Gubernur memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus,” pungkasnya.
Anggaran Pemulihan Pascabencana
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra mencapai Rp 59,25 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan porsi anggaran terbesar. Tito menyebut, Aceh diperkirakan membutuhkan dana pemulihan sekitar Rp 33,75 triliun. Sementara itu, Sumatra Barat memerlukan lebih Rp 13,5 triliun, dan Sumatra Utara sekitar Rp 12 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki dan memulihkan berbagai fasilitas strategis yang mengalami kerusakan akibat bencana. Fasilitas dimaksud antara lain kantor desa, sarana kesehatan, hingga infrastruktur jembatan. “Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” ucapnya. Ia menambahkan, pendataan kerusakan rumah yang terbagi dalam kategori berat, sedang, dan ringan juga menjadi kunci utama percepatan pemulihan. Karena itu, BNPB diminta memimpin proses pendataan agar data yang digunakan benar-benar valid.
Pembenahan Hulu Sungai
Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, pendangkalan dan pelebaran sungai pascabanjir menjadi faktor utama terganggunya pasokan air bersih di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diatasi secara efektif tanpa pembenahan menyeluruh di bagian hulu sungai. “Apapun yang dikerjakan di hilir akan menjadi sia-sia jika perbaikan di hulu tidak dilakukan,” tegasnya.
Dody menjelaskan, pascabanjir hampir seluruh sungai di Aceh mengalami pelebaran dan pendangkalan yang signifikan, bahkan mencapai dua hingga tiga kali lipat dari kondisi normal. Dampaknya, banyak instalasi pengolahan air bersih atau water treatment plant (WTP) yang berada di bantaran sungai tertutup lumpur, sehingga memicu kesulitan air bersih di hampir seluruh kabupaten terdampak.
Kembalikan DAK
Pemerintah Pusat juga akan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,63 triliun untuk Aceh kepada Presiden RI. Tambahan tersebut disiapkan guna mengembalikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh tahun 2026 agar setara dengan DAK tahun 2025, mengingat Aceh merupakan daerah yang terdampak bencana. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat koordinasi.
Selain membahas DAK, Purbaya juga menyampaikan bahwa dana tanggap darurat sebesar Rp 280 miliar telah disalurkan sepenuhnya. Dana tersebut terdiri dari Rp 4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota dan Rp 20 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh. “Dana tanggap darurat sudah dicairkan semua. Ada dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan dengan BNPB,” ujarnya.
Kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang
Mendagri Tito Karnavian juga menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026) besok. Hal ini karena Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor paling parah. Oleh karena itu, ia meminta kementerian/lembaga dan seluruh jajaran bekerja keras bersamasama untuk cepat memulihkan wilayah tersebut. “Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergotong-royong bersama- red), dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana,” kata Tito.
