INDRAMAYU, WARTAJAYAVISION.COM – Maraknya pungutan liar (Pungli) di sektor pendidikan di wilayah Jawa Barat menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih hasil Pilkada serentak 2024, Dedi Mulyadi (Kang Dedi).
Untuk membenahi hal tersebut, ia berupaya mendapatkan informasi yang akurat dengan menyasar sekolah-sekolah secara acak.
Kasus pungli ini sering ditemui pada peserta didik di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP/MTs, hingga SMA/SMK di Jawa Barat.
Seorang siswa mengungkapkan, “Kita tuh masih banyak yang pengen dilaporin, Pak, selain kasus PDSS. Sumbangan PIP Rp 1,8 juta dipotong Rp 250.000,” ujar siswa tersebut.
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar mereka dapat melanjutkan pendidikan.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi, seorang narasumber yang identitasnya dirahasiakan mengatakan, “Buku tabungan, kartu, dan pin dikasih ke sekolah. Semua seangkatan disamain pin-nya. Kalau ada yang berbeda, dijapri pihak sekolah.”
Selain itu, siswa juga mengaku dimintai uang gedung sebesar Rp 6,4 juta, yang sebelumnya diminta Rp 8,4 juta, namun hasil negosiasi orang tua dalam rapat membuat jumlahnya berkurang.
Tidak hanya itu, mereka masih harus membayar SPP sebesar Rp 200.000, padahal seharusnya gratis. Ditambah lagi, siswa diwajibkan membeli LKS seharga di atas Rp 300.000, serta ada sumbangan masjid yang dipatok sekolah.
“Kelas 10 ada sumbangan masjid. Harusnya kan sumbangan itu seikhlasnya, tapi kami ini dipatok Rp 150 ribu per siswa,” pungkas siswa tersebut.
