Peluang Emas dari LPDP dan Tantangan Nasionalisme
Di tengah keterbatasan ekonomi yang sering dialami oleh para calon intelektual Indonesia, beasiswa dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) menjadi peluang emas. Beasiswa ini ditawarkan oleh negara untuk memfasilitasi pendidikan warga Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Ini adalah investasi besar yang didanai oleh pajak rakyat untuk kepentingan bersama.
Namun, terkadang peluang ini justru menimbulkan masalah ketika penerima beasiswa memilih untuk meninggalkan tanah air dan bahkan bangga dengan status kewarganegaraan asing anaknya. Hal ini baru-baru ini viral di media sosial setelah seorang alumni LPDP membagikan unggahan tentang paspor Inggris anak keduanya. Kalimatnya yang tajam memicu reaksi publik: “Cukup saya saja yang WNI, anak-anakku jangan”. Ia menyatakan bahwa anaknya lebih baik memiliki status sebagai WNA daripada WNI.
Narasi ini mengungkapkan pandangan bahwa kewarganegaraan Indonesia dianggap kurang bergengsi dibandingkan negara lain. Pernyataan tersebut segera menimbulkan emosi publik, dengan beberapa orang mengecam keras dan yang lain mencoba memahami situasi di balik unggahan tersebut.
Tamparan Keras bagi Nasionalisme
Meskipun sah-sah saja seseorang memilih status kewarganegaraan lain, berbeda halnya jika ucapan itu datang dari alumni LPDP. Alumni LPDP adalah mereka yang mendapatkan manfaat dari uang rakyat, yang seharusnya membawa ilmu untuk membangun bangsa sendiri. Ketika seseorang yang menerima beasiswa LPDP malah bangga dengan status anaknya sebagai WNA, hal ini bisa dianggap sebagai tamparan keras bagi nasionalisme dan prinsip beasiswa itu sendiri.
LPDP adalah dana abadi yang berasal dari APBN. Setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai studi di luar negeri, termasuk biaya kuliah, hidup, dan tiket pesawat, berasal dari pajak dan keringat rakyat. Ketika alumni LPDP justru ingin melepaskan diri dan bangga menjadi bagian dari negara lain, bukan hanya brain drain yang terjadi, tetapi juga capital flight.
Brain drain adalah fenomena migrasi individu terdidik dari negara berkembang ke negara maju, sedangkan capital flight adalah keluarnya aset finansial dari satu negara ke negara lain karena ketidakpercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan politik.
Perdebatan tentang Komitmen Alumni
Beberapa waktu lalu, tagar seperti “Indonesia Gelap” atau “Kabur Aja Dulu” muncul di media sosial, menunjukkan kekecewaan netizen terhadap kondisi Indonesia. Namun, ketika seorang alumni LPDP menyampaikan pernyataan tentang kebanggaan anaknya sebagai WNA, reaksi publik sangat keras.
Dalam kontrak beasiswa, ada klausul kewajiban kembali ke Indonesia, biasanya 2N+1: dua kali masa studi ditambah satu tahun. Kasus Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya, Arya Iwantoro, sedang didalami oleh LPDP dan kemungkinan akan terkena sanksi.
Nasionalisme dan Pilihan Rasional
Secara objektif, menetap di luar negeri tidak selalu salah. Banyak alumni LPDP yang bekerja atau berkontribusi pada tanah air dari luar negeri. Namun, yang menjadi masalah adalah sikap bangga melepas kewarganegaraan Indonesia setelah menerima manfaat dari beasiswa negara.
Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan kurangnya integritas dan etika. Beasiswa LPDP adalah peluang untuk membangun negeri, bukan untuk membiarkan penerima beasiswa melupakan tanggung jawabnya sebagai anak bangsa.
Peringatan bagi LPDP
Kasus ini menjadi peringatan bagi LPDP. Selama ini, pengawasan alumni sering dikritik karena banyak yang enggan kembali ke Indonesia. Data menunjukkan bahwa ratusan alumni dalam penanganan intensif karena melanggar kontrak.
Belajar dari kasus Dwi Sasetyaningtyas, LPDP perlu memperketat pengawasan. Pemanggilan terhadap alumni yang melanggar ketentuan dan ancaman blacklist serta kewajiban mengembalikan dana beasiswa adalah langkah yang tepat.
Mekanisme Seleksi yang Lebih Baik
Untuk mencegah pengulangan kasus ini, LPDP perlu memperbaiki mekanisme seleksi. Wawancara substantif harus mampu menggali komitmen kebangsaan, bukan hanya kecerdasan akademis.
Memilih menjadi WNI atau WNA memang sebuah pilihan, tetapi menggunakan uang negara—yang diambil dari rakyat yang berjuang di tengah keterbatasan—lalu bangga melepas kewarganegaraan tersebut adalah perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Kita butuh anak-anak Indonesia yang berwawasan global, tetapi tetap berjiwa Indonesia.
