Kementerian Keuangan Optimis dengan Kinerja Ekonomi Indonesia
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih solid, dengan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang relatif terjaga. Hal ini menjadi fokus utama dalam persiapan pertemuan dengan lembaga pemeringkat global, Fitch.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa Fitch akan melakukan pertemuan dengan berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga Kemenkeu. Dari data bulan pertama tahun ini, terlihat arah yang sangat positif. Febrio optimis bahwa pemerintah dapat terus meyakinkan investor dan lembaga pemeringkat tentang kondisi perekonomian yang baik, meskipun defisit tetap dipertahankan dengan disiplin.
Febrio menekankan bahwa pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi sambil menjaga defisit di level rendah. “Strategi jangka pendek kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% tanpa memperlebar defisit,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring. Termasuk di dalamnya adalah akselerasi belanja fiskal tanpa memperlebar defisit, kecukupan likuiditas di pasar keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong kredit, serta perbaikan iklim usaha.
Penilaian Moody’s dan S&P
Sebelum Fitch, dua lembaga pemeringkat kredit internasional, Moody’s Ratings dan S&P, telah memberikan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan.
Laporan pertama dari Moody’s Ratings diterbitkan pada 5 Februari 2026. Pada hari yang sama, lembaga tersebut mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia berubah dari ‘stable’ ke ‘negative’. Namun, peringkat saat ini tetap dipertahankan di level Baa2, yang berarti surat utang jangka panjang pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan memiliki medium grade.
Perubahan ke negative outlook oleh Moody’s dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Hal ini dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola. “Jika tren ini berlanjut, hal ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun,” kata Moody’s dalam keterangan resmi mereka.
Selain itu, Moody’s menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif, yang meningkatkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut tercermin dari volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.
Di sisi pengelolaan fiskal, lembaga tersebut menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.
Catatan dari Sisi Fiskal
Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih stabil. Namun, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.
Menurut analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin, penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya. “Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya,” ujarnya.
S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama:
- Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
- Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang melampaui 15% dari total pendapatan negara.
