Pembahasan APBN 2025 dan Persiapan RKP 2026
Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan pembahasan Laporan Realisasi Semester I (Lapsem) dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2025. Selanjutnya, mereka memulai pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Kondisi ekonomi dan keuangan global yang semakin tidak stabil, ditambah tantangan geopolitik dan konflik di berbagai wilayah, menjadi faktor utama dalam perubahan dinamika perekonomian dunia.
Kedua pembahasan ini, meskipun memiliki siklus pelaksanaan yang berbeda, saling terkait. Lapsem 2025 berfungsi sebagai evaluasi pelaksanaan APBN yang sedang berjalan, sementara pembahasan pendahuluan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026. Outlook dan realisasi APBN 2025 akan menjadi acuan dalam menentukan postur APBN 2026. Siklus APBN ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berkelanjutan setiap tahunnya.
Dalam bahan paparan Lapsem 2025 yang disampaikan oleh pemerintah, outlook pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada kisaran 4,7% hingga 5,0%. Angka ini lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 5,2%. Koreksi dilakukan setelah melihat realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I hanya sebesar 4,87%, serta proyeksi semester II yang berkisar antara 4,7% hingga 5,0%.
Laporan Bank Dunia dan IMF juga menunjukkan adanya perlambatan ekonomi di sebagian besar negara dibandingkan tahun lalu. Bahkan Indonesia diperkirakan hanya tumbuh sebesar 4,70%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 5,10% dan realisasi pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 5,02%.
Bappenas dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 menunjukkan sikap optimis dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,20%. Namun, Bank Indonesia (BI) lebih hati-hati dengan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2025 berada dalam kisaran 4,6% hingga 5,4%.
Hasil penelitian LPEM FEB-UI Indonesia dalam laporan Economic Outlook Q2-2025 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih melambat, belum menunjukkan adanya pemulihan produktivitas secara signifikan. Oleh karena itu, PDB Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,94% (YoY) di triwulan I/2025 (kisaran estimasi dari 4,93% hingga 4,95%) dan 4,95% (YoY) untuk FY2025 (kisaran estimasi dari 4,9% hingga 5,0%).
Proyeksi Ekonomi 2026
Realisasi pelaksanaan Semester I dan Outlook Semester II 2025 bisa menjadi acuan yang kuat dalam melihat kondisi ekonomi tahun 2026. Belum ada satu analisis pun yang memprediksi kondisi ekonomi global dan geopolitik internasional akan segera pulih. Justru sebaliknya, perang yang meluas berpotensi menyebabkan pembelahan kekuatan ekonomi secara global dan mengganggu rantai pasok yang akan berdampak massif terhadap perekonomian di seluruh dunia.
Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029. Periode ini sangat strategis untuk memastikan semua program strategis pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan mulai memberikan efek multiplier terhadap pembangunan. Narasi pemerintah yang membangun optimisme harus diiringi kebijakan yang realistis, tepat sasaran, dan memiliki efek ungkit yang signifikan.
Pemerintah dalam KEM-PPKF RAPBN 2026 menyampaikan sikap optimis dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20%–5,80%. Target tinggi ini penting untuk menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan penerimaan perpajakan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan efek multiplier bagi masyarakat.
Bappenas membuat perkiraan yang jauh lebih optimis, bahkan cenderung over-optimis, dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sebesar 5,80%–6,30%. BI lebih hati-hati dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 4,70%–5,50%. Perlambatan ekonomi dunia, khususnya di negara mitra dagang utama seperti AS dan China, berdampak pada kinerja ekspor nasional.
Sementara itu, dampak dari ketidakpastian global dan kondisi geopolitik yang masih memanas membuat IMF dan World Bank memperkirakan perekonomian 2026 stagnan atau bahkan turun. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global hanya 3% dan World Bank hanya 2,3% atau lebih rendah dari kinerja tahun 2024. Kondisi perekonomian global tahun 2026 masih sangat sulit.
Langkah Kebijakan untuk Menghadapi Tantangan Ekonomi
Melihat gambaran pertumbuhan ekonomi 2026 yang sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal, prediksi dari BI, lembaga ekonomi dalam negeri, maupun lembaga internasional seperti IMF dan World Bank dapat menjadi acuan. Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menetapkan pertumbuhan ekonomi dan asumsi makro dalam APBN 2026. Jangan sampai terjebak dengan target pertumbuhan yang tinggi, sementara mesin ekonomi tidak mampu bergerak lebih jauh.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah kebijakan countercyclical untuk meredam dampak fluktuasi ekonomi. Mendorong belanja pemerintah lebih produktif dan memberikan stimulus yang tepat sasaran, baik bagi kalangan miskin, rentan, maupun kelas menengah.
Langkah kebijakan seperti stimulus fiskal untuk sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, insentif jalan tol, dan tambahan bantuan pangan beras. Insentif sektor transportasi dan tarif tol menyasar kelompok kelas menengah agar mobilitasnya meningkat pada masa libur sekolah. Sedangkan bantuan sosial, subsidi upah, dan bantuan pangan lebih terfokus pada kelompok rentan dan miskin agar bisa bertahan di tengah pelemahan ekonomi nasional.
Dari sisi moneter, kebijakan ekspansif melalui relaksasi suku bunga acuan (BI rate) dilakukan untuk menurunkan suku bunga kredit. Tujuannya adalah meningkatkan permintaan kredit, baik untuk investasi maupun konsumsi. Kebijakan moneter ekspansif BI sejalan dengan kecenderungan inflasi yang cukup rendah.
Pemerintah dan BI harus menyadari bahwa saat ini, kebijakan fiskal dan moneter countercyclical belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih cenderung untuk menahan laju perlambatan ekonomi nasional, sehingga pertumbuhan tetap terjaga pada kisaran 5,0%.
