Kebutuhan Penetapan Status Bencana Nasional di Aceh
Pimpinan Dayah Terpadu Jami’ah Azzanjabil sekaligus Mantan Ketua Umum Forum Mahasiswa Aceh Dunia (FORMAD) periode 2022–2024, Muhammad Najid Akhtiar, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Status Bencana Nasional terkait banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Aceh selama sepekan terakhir. Ia menilai bahwa skala kerusakan dan dampak kemanusiaan telah melebihi kemampuan pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut.
Najid mengungkapkan bahwa beberapa pemerintah kabupaten/kota telah menyatakan ketidakmampuan mereka untuk menangani situasi ini. “Kerusakan sangat luas, evakuasi terhambat, dan suplai bantuan tidak merata. Pemerintah daerah sudah kewalahan,” ujarnya pada Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, penetapan status bencana nasional adalah langkah paling efektif untuk mempercepat penanganan. Dengan status tersebut, pemerintah pusat dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI, Polri, BNPB, hingga kementerian teknis untuk membantu pencarian, penyelamatan, dan distribusi bantuan secara lebih terstruktur.
“Fokus kita bukan administratif, melainkan penyelamatan nyawa. Dalam kondisi seperti ini, waktu adalah faktor penentu,” tambah Najid.
Ia juga mengkritik pernyataan sebagian pejabat yang menyebut kondisi Aceh “tidak mencekam”. Menurutnya, narasi tersebut tidak mencerminkan realitas lapangan, terlebih banyak daerah terdampak tidak memiliki akses internet sehingga banyak laporan kerusakan belum terpublikasi.
“Ketika publik bergerak lebih cepat dari pemerintah, lalu pejabat menyebutnya keributan medsos, itu justru melahirkan krisis kepercayaan. Yang tertinggal bukan rakyat, tetapi pemerintah,” ujarnya.
Situasi yang Membutuhkan Perhatian Serius
Najid menjelaskan bahwa banyak wilayah masih terisolasi, akses komunikasi terputus, dan laporan kerusakan belum lengkap. Situasi ini jauh lebih serius dari yang terlihat di permukaan.
“Situasi ini membutuhkan respons yang cepat dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan status bencana nasional, sumber daya nasional dapat dimobilisasi secara besar-besaran dan terkoordinasi,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti ketanggapan masyarakat yang bergerak cepat dalam koordinasi bantuan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa publik semakin melek informasi, sementara birokrasi masih lamban merespons.
Najid berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas agar proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan dapat ditangani secara maksimal.
“Masyarakat Aceh sedang menghadapi kondisi yang sangat berat. Mualem sendiri menyebut banjir kali ini sebagai tsunami kedua Aceh. Negara harus hadir secara penuh,” tutup Najid.
Tindakan yang Diperlukan
Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat antara lain:
- Mobilisasi sumber daya nasional: Membantu evakuasi dan distribusi bantuan dengan melibatkan TNI, Polri, BNPB, serta kementerian teknis.
- Percepatan komunikasi: Memastikan bahwa semua wilayah terdampak bisa terhubung untuk mendapatkan bantuan.
- Peningkatan transparansi: Memberikan informasi yang akurat dan terbaru tentang situasi bencana agar masyarakat dapat merespons dengan tepat.
- Koordinasi dengan masyarakat: Mengoptimalkan peran masyarakat dalam bantuan darurat dan pemulihan.
Dengan tindakan yang cepat dan terkoordinasi, diharapkan kondisi masyarakat Aceh dapat segera pulih dan kembali stabil.
