JAKARTA, Wartajayavision.com,
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pernyataan terkait isu yang sedang hangat dibicarakan mengenai pemilihan kepala daerah yang akan diambil alih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid menyampaikan bahwa partainya masih dalam proses pencarian sistem terbaik untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Menurut Kholid, PKS masih melakukan kajian mendalam mengenai usulan tersebut, termasuk apakah kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPRD atau tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
“Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid kepada Wartajayavision.com, Senin (29/12/2025).
Selain itu, PKS berencana untuk terlebih dahulu mendiskusikan usulan ini dengan partai-partai yang berada dalam koalisi. Hal ini dilakukan agar ada kesepahaman bersama sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Pendekatan ini juga akan melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat, pakar, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga kampus. PKS ingin memastikan bahwa semua masukan dari berbagai kalangan dapat diperhitungkan dalam proses kajian tersebut.
“Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa,” ujar Kholid.
“Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman-teman partai politik lain, khususnya dengan teman-teman partai koalisi,” tambahnya.
Gerindra Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sebelumnya, Partai Gerindra telah menyampaikan dukungan terhadap usulan agar kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menjelaskan bahwa pendekatan ini dinilai lebih efisien dari sisi anggaran.
Selain itu, pengambilan keputusan oleh DPRD juga dinilai lebih efisien dalam hal penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pelaksanaan pemilihan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Sugiono mencontohkan pada 2015, ketika dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pilkada menyentuh hampir Rp 7 triliun. Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.
Di samping itu, ia menyoroti ongkos politik calon kepala daerah yang cenderung mahal dan kerap menjadi hambatan bagi sosok yang berkompeten.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi,” ujar Sugiono.
“Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” sambung Menteri Luar Negeri (Menlu) itu.
Oleh karena itu, Partai Gerindra dalam posisi mendukung usulan agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.
“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujar Sugiono.
