Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi DME: Tantangan dan Perspektif
Proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang digagas oleh pemerintah kini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. DME dianggap sebagai alternatif energi yang dapat menggantikan LPG, namun banyak analis menyampaikan kritik terhadap rencana tersebut. Salah satu hal utama yang menjadi sorotan adalah aspek keekonomian dan kepastian kebijakan.
Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dalam pengembangan proyek ini. Pertamina akan bertindak sebagai offtaker untuk DME, Synthetic Natural Gas (SNG), dan metanol yang dihasilkan dari proyek tersebut. Meski demikian, sejumlah ahli menilai bahwa proyek ini masih menghadapi tantangan besar.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menjelaskan bahwa biaya investasi dan produksi DME masih sangat tinggi. Hal ini membuat harga jual DME tidak ekonomis, terutama jika harus bersaing langsung dengan LPG impor yang selama ini didukung subsidi negara.
“Biaya produksi DME masih sangat tinggi, sedangkan harga jual DME cukup mahal. Jika dibandingkan dengan LPG impor yang disubsidi, DME tidak lebih efisien,” ujar Bisman kepada Bisnis, Sabtu (10/1/2026). Ia juga menyoroti bahwa selisih harga antara biaya produksi DME dan harga keekonomian LPG masih cukup lebar. Tanpa skema insentif fiskal, subsidi harga, atau jaminan harga beli jangka panjang, proyek ini sulit menarik minat secara komersial.
Harga DME dinilai jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia, yang tercatat sebesar $435 per ton pada 2024. Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pernah memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME mencapai US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan subsidi untuk LPG saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun.
Bisman menilai bahwa peran Pertamina sebagai offtaker sangat penting dalam mengurangi risiko pasar. Namun, ia menegaskan bahwa proyek DME baru bisa berjalan jika pemerintah memastikan dukungan kebijakan yang konsisten. Termasuk soal subsidi, jaminan harga, dan kepastian regulasi jangka panjang.
Di sisi lain, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai bahwa proyek DME membutuhkan investasi besar. Sejak awal, proyek ini lebih diarahkan sebagai mandatori bagi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perpanjangan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
Singgih menekankan bahwa DME batu bara bukanlah hal yang mudah. Selain masalah teknologi, penetapan harga batu bara untuk proyek DME juga menjadi isu penting. “Jika harga batu bara ditetapkan sesuai dengan indeks harga pasar, saya yakin proyek DME jauh dari ekonomis. Bahkan bisa jadi justru impor LPG jauh murah dibandingkan biaya memproduksi DME itu sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Singgih berpendapat bahwa jika proyek DME tetap diupayakan terwujud, pemerintah harus berani mempermudah kebijakan fiskal dan non fiskal. Menurutnya, hanya memasukkan royalti nol persen untuk batu bara belum cukup untuk meningkatkan keekonomian proyek DME.
Dia menilai, detail berbagai kemudahan kebijakan fiskal dan non fiskal di wilayah hulu (tambang), wilayah pengolahan, dan wilayah penjualan atau pasar, harus dilakukan secara terintegrasi agar proyek DME menjadi ekonomis.
Singgih menekankan bahwa dalam proyek DME, yang terpenting bukan hanya sisi pengalihan subsidi. Untuk keberhasilan DME, diperlukan evaluasi terlebih dahulu sejak dari sisi hulu, produksi, jaminan produksi jangka panjang, hingga harga.
“Kalau sebatas pengalihan subsidi LPG untuk DME, seolah sebatas menjawab sisi finansial atau besarnya investasi. Sebaliknya yang harus dijawab justru berbagai hal sejak dari hulu [pertambangan], produksi, dan pasar DME dihadapkan pada harga impor LPG,” kata Singgih.
Tantangan Keekonomian dan Kebijakan
Dari berbagai sudut pandang, proyek DME masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi keekonomian maupun kebijakan. Meskipun proyek ini memiliki potensi untuk menjadi alternatif energi yang ramah lingkungan, beberapa faktor seperti biaya produksi, harga pasar, dan kebijakan pemerintah menjadi penentu keberhasilannya.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan, proyek DME bisa menjadi solusi yang layak. Namun, sampai saat ini, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diselesaikan sebelum proyek ini benar-benar bisa berjalan secara berkelanjutan.
