BREBES, WARTAJAYAVISION.COM  – Permasalahan banjir rob di wilayah pesisir kembali menjadi sorotan dalam rapat RW 15 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes. Sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat setempat membahas dampak kerusakan infrastruktur hingga fluktuasi capaian pajak daerah yang dinilai belum stabil.

Daratan Jadi Lautan, Warga Enggan Bayar PBB

Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah keluhan warga di tiga desa pesisir, yakni Randusanga Wetan, Randusanga Kulon, dan Kaliwlingi. Banjir rob yang terjadi secara permanen menyebabkan sebagian daratan berubah menjadi genangan air laut.

Camat Brebes, Asif Fauzan, SH, menyampaikan bahwa kondisi tersebut berdampak pada kepatuhan warga dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Daratan sudah menjadi lautan, mau diapakan lagi? Karena terkena rob, warga sudah tidak mau bayar PBB, padahal SPPT-nya masih keluar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, di Randusanga Wetan dan Randusanga Kulon, hampir sepertiga wilayah terdampak cukup parah. Sementara di Desa Kaliwlingi, tambak produktif yang dahulu menjadi sumber penghidupan warga kini mulai sepenuhnya tertutup air laut.

Capaian Pajak Dinilai Tidak Stabil

Selain dampak rob, rapat juga menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemungutan pajak. Menurut Asif Fauzan, capaian pajak di Kecamatan Brebes mengalami fluktuasi yang cukup tajam.

“Pajak di Kecamatan Brebes ini kencang sekali pembahasannya, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP). Posisi kita sempat di urutan ke-5, lalu melorot ke urutan 15. Tidak stabil, naik turun,” ungkapnya.

Hal ini menjadi perhatian karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Disebutkan pula bahwa pada masa kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma, pembangunan jalan telah mencapai lebih dari 120 kilometer—jika direntangkan setara jarak dari Brebes hingga Indramayu.

Bahas Alokasi Anggaran dan Pembangunan Jalan

Rapat yang turut dihadiri pihak kelurahan tersebut dinilai strategis, mengingat Pasar Batang merupakan wilayah yang menjadi tempat tinggal sejumlah pejabat, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Dalam diskusi juga disinggung rencana alokasi sisa anggaran sebesar Rp1 miliar per kecamatan. Untuk tahun 2027 mendatang, Jalan Haji Mochtar di Kelurahan Pasar Batang direncanakan mendapat anggaran sekitar Rp500 juta.

Tokoh masyarakat berharap isu relaksasi pajak bagi warga terdampak rob dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kinerja OPD dalam optimalisasi pendapatan daerah juga dinilai penting, khususnya di masa transisi kepemimpinan Kabupaten Brebes.

Penulis: Teguh AW

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *