Penurunan Jumlah Pegawai di Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa jumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penerapan kebijakan negative growth dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, ia menyampaikan bahwa jumlah SDM Kemenkeu turun hampir mendekati 1.000 orang meskipun tugas dan volume APBN justru meningkat.
Dalam program dukungan manajemen, tercatat jumlah pegawai Kemenkeu berkurang sebanyak 979 orang atau setara dengan penyusutan sebesar 1,26 persen. Pengurangan ini tidak dilakukan tanpa alasan. Menurut Sri Mulyani, transformasi digital menjadi kunci utama efisiensi. Banyak proses kerja kini dialihkan ke sistem berbasis aplikasi, termasuk untuk urusan perjalanan dinas hingga pengelolaan SDM.
“Kita juga menggunakan banyak teknologi digital dengan membangun aplikasi baik dari perjalanan dinas, HR, maupun berbagai program lainnya,” jelasnya. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional Kemenkeu.
Meski jumlah pegawai berkurang, kinerja Kemenkeu diklaim tetap optimal. Dalam program dukungan manajemen, kementerian juga menjalankan berbagai inisiatif seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk 2,2 juta pelaku usaha mikro dengan total dana sebesar Rp 8 triliun, beasiswa untuk 2.020 dokter spesialis, serta pengembangan super apps Kemenkeu.
Lima Program Utama yang Mendukung Kinerja Kemenkeu
Kemenkeu memiliki lima program utama yang diklaim mendorong pencapaian kinerjanya:
- Program kebijakan fiskal seperti perumusan UU APBN 2025 dan reformasi sektor keuangan.
- Program pengelolaan penerimaan negara, termasuk layanan National Logistic Ecosystem dan reformasi perpajakan.
- Program pengelolaan belanja negara.
- Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko.
- Program dukungan manajemen.
Dari sisi keuangan, Sri Mulyani memaparkan bahwa kinerja Kemenkeu tahun 2024 mencatatkan surplus. Pendapatan operasional tumbuh sebesar 2,87 persen, mencapai Rp 2.162,5 triliun, dengan surplus sebesar 1,87 persen.
“Jadi untuk Kemenkeu saja surplus, karena kita mengumpulkan semua pendapatan dan belanjanya, makanya kita surplus Rp 2.162 triliun,” ujar Sri Mulyani. Ia juga menyebut posisi ekuitas Kemenkeu sebesar Rp 201,1 triliun, meski mengalami penurunan sebesar 14,28 persen. Sementara itu, aset Kemenkeu justru melonjak sebesar 43,46 persen, yang berasal dari peningkatan investasi jangka pendek BLU senilai Rp 8,1 triliun dan kenaikan aset tetap sebesar Rp 1,1 triliun.
Strategi Efisiensi dan Inovasi Digital
Pengurangan jumlah pegawai ini menunjukkan bahwa Kemenkeu sedang melakukan transformasi besar-besaran untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas operasional. Dengan adanya inovasi digital, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada jumlah tenaga kerja manual, sekaligus meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelayanan publik.
Selain itu, program-program yang dijalankan Kemenkeu memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), beasiswa, dan pengembangan super apps adalah contoh nyata dari upaya pemerintah dalam mendukung sektor usaha mikro dan pembangunan SDM. Dengan strategi ini, diharapkan Kemenkeu dapat terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
