Anggaran Sekolah Rakyat untuk Setiap Siswa Mencapai Rp 48 Juta Per Tahun
Sekolah Rakyat, yang merupakan sekolah inklusif, memiliki anggaran sebesar Rp 48 juta per tahun untuk setiap siswa. Anggaran ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam proses belajar-mengajar di sekolah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat ditemui di Jakarta.
Sekolah Rakyat sebagai Sekolah Rintisan
Saat ini, Sekolah Rakyat yang berjalan merupakan sekolah rintisan. Pada akhir Juli 2025, akan hadir di 100 titik dengan jumlah siswa mencapai 9.755 orang. Jumlah guru, tenaga pendidik, wali kelas, dan wali asrama mencapai 1.554 orang.
Per 14 Juli 2025, sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan orientasi ini meliputi tes kesehatan, pengenalan kelas, ruang asrama, laboratorium, perpustakaan, hingga pemetaan bakat siswa menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).
Pemetaan Bakat dengan Teknologi AI
Agus Jabo menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan teknologi AI untuk mendata bakat siswa. Dengan teknologi ini, kemampuan akademik dan potensi siswa dapat dipahami secara lebih mendalam. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.
Selain itu, 37 Sekolah Rakyat lainnya akan mulai beroperasi pada akhir Juli 2025. Sehingga total sekolah yang berjalan akan mencapai 100 titik. Kemudian, Kementerian Sosial akan fokus pada pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen
Agus menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan perintah Presiden untuk menyediakan sekolah-sekolah rakyat permanen. Saat ini, yang berjalan adalah sekolah rintisan, namun nantinya akan dibangun sekolah permanen. Pembangunan dilakukan melalui lahan-lahan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi.
Pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan seluas 8,2 hektare per sekolah. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah sekitar Rp 200 miliar per sekolah. Namun, anggaran ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk kebutuhan operasional sekolah selama satu tahun.
Rekrutmen Siswa Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Para siswa Sekolah Rakyat dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memprioritaskan warga miskin dan miskin ekstrem di desil satu. Proses rekrutmen siswa dilakukan oleh tim dari Kemensos, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepala desa, dan dinas sosial.
Hasil rekrutmen siswa yang berdasarkan data dan ground check harus diteken oleh bupati atau wali kota dan diserahkan ke Kemensos. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan.
Tahun 2026, Siswa Akan Dipindahkan ke Sekolah Permanen
Agus menegaskan bahwa para siswa yang saat ini mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan akan dipindahkan ke sekolah permanen pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk memberikan lingkungan belajar yang lebih stabil dan berkualitas bagi siswa.
Dengan anggaran yang cukup besar dan sistem rekrutmen yang terstruktur, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Proses pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat terus berjalan dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai instansi terkait.
