INDRAMAYU, WARTAJAYAVISION.COM – Mahasiswa PMII Al Amin Indramayu menggelar demo damai kepada pemerintahan yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim dan H. Syaefudin, terhadap 100 hari kinerja Bupati Indramayu. “Butuh Konklusi, Bukan Solusi”.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Al-Amin Indramayu menggelar demo damai di depan Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Minggu silam, Juni 2025, secara tegas menyuarakan tuntutan evaluasi 100 hari kerja Bupati Indramayu.
Sorotan utama PMII tertuju pada penanganan masalah Desa Eretan yang dinilai mandek dan tidak kunjung menemukan titik terang.
“Kami datang ke sini bukan untuk meminta janji atau sekadar solusi lagi,” tegas Agits Shuvana, Sekretaris KOPRI PK PMII Al-Amin Indramayu dalam orasinya di depan Kantor Bupati.
“Masyarakat Desa Eretan sudah terlalu lama menanti. Mereka butuh konklusi nyata dari pemerintah daerah. Mereka butuh realisasi dari semua wacana yang bergulir.”
PMII Komisariat Al-Amin Indramayu menyoroti bahwa 100 hari pertama kepemimpinan bupati seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan gerak cepat dan keberpihakan pada rakyat.
Namun, hingga kini persoalan krusial di Desa Eretan — mulai dari abrasi, relokasi, hingga dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan — masih menggantung tanpa kejelasan yang signifikan.
“Janji-janji dan rapat-rapat koordinasi tidak akan mengeringkan air laut yang mengikis daratan Eretan, juga tidak akan membangun kembali rumah-rumah yang hancur,” lanjut Agits Shuvana.
“Pemerintah harusnya sudah melewati fase pencarian solusi. Sekarang saatnya bertindak konkret dan merealisasikan apa yang sudah direncanakan,” tutup Agits Shuvana, Sekretaris KOPRI PK PMII Al-Amin Indramayu.
Bukan Lagi Kata: Kebijakan Sepihak, Suara Rakyat Dikesampingkan
PMII Komisariat Al-Amin Indramayu juga mengkritik keras pola kerja pemerintah daerah yang terkesan sepihak dalam mengambil kebijakan.
“Pemerintah daerah memberikan solusi dan bergerak tanpa melibatkan masyarakat,” ungkap Tanto Wijaya, WK 2 Bidang Eksternal.
“Kebijakan turun tanpa bertanya, padahal yang merasakan dampak langsung adalah rakyat.”
Lebih lanjut, PMII menyoroti fenomena di mana suara kritis masyarakat justru dianggap sebagai bentuk pembangkangan, dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dituding sebagai tanda kebencian.
“Rakyat diminta diam, lalu kemudian diajak bangga pada sesuatu yang tidak masyarakat rasakan manfaatnya,” tegasnya.
“Ini adalah praktik yang mencederai demokrasi dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak mendengarkan suara akar rumput.”
PMII Komisariat Al-Amin Indramayu mendesak Bupati untuk segera mengambil langkah-langkah drastis dan strategis untuk menyelesaikan masalah Desa Eretan. Mereka menuntut adanya road map yang jelas dengan target waktu yang terukur, serta transparansi dalam setiap tahapan penanganannya.
Jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat, PMII Komisariat Al-Amin Indramayu mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terdampak.
“Kami tidak akan diam melihat penderitaan rakyat Eretan yang terus berlarut-larut. Ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan Bupati Indramayu,” tutup Tanto Wijaya.
Sementara itu, tulisan yang terpampang pada pamflet dan spanduk para pendemo bertuliskan:
“Warga Eretan Kebanjiran, Pejabat Sibuk Pencitraan.”
“Jangan Biarkan Warga Eretan Mati Perlahan.”
Kesimpulan hasil akhir (konklusi) dari omon-omon Pemkab Indramayu terkesan kurang preventif terhadap persoalan yang saat ini dirasakan warga masyarakat Eretan Wetan dan Kulon.
