Isu Uang Permisi di Papua Tengah
Sebuah surat yang beredar di wilayah Papua Tengah menimbulkan kekhawatiran terhadap para pimpinan perusahaan. Surat tersebut diketahui berasal dari kelompok TPNPB-OPM, yang meminta setiap pimpinan perusahaan untuk menyetorkan uang sebesar Rp 700 juta sebagai biaya pengamanan wilayah operasional.
Surat bernomor 001/55Ex/Pang-Dev.II Pemka WPNG 2026/2027 itu dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Damianus RRM Yogi dan Didimus Tigi. Dalam surat tersebut, mereka menyatakan bahwa mereka adalah pelindung hasil bumi di Tanah Papua dan menentang seluruh program pembangunan pemerintah.
Permintaan ini disampaikan dengan nada ancaman, di mana jika perusahaan tidak mengindahkan tuntutan tersebut, maka manajemen perusahaan harus segera menghentikan aktivitas dan mengangkut alat berat keluar dari lokasi pertambangan atau industri. Mereka juga menyatakan bahwa area tersebut merupakan zona tempur dan tempat operasi militer mereka.
Penyangkalan dari West Papua Army
Pihak manajemen markas pusat West Papua Army membantah bahwa surat tersebut berasal dari pihaknya. Panglima tertinggi West Papua Army, Demianus Magai Yogi, menyatakan bahwa institusinya tidak pernah mengeluarkan surat tuntutan uang pengamanan sebesar Rp 700 juta.
Demianus menjelaskan bahwa dokumen yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan tersebut merupakan hasil rekayasa oknum tidak bertanggung jawab. Ia menyoroti penggunaan identitas visual organisasi dalam surat itu yang dinilai sudah kedaluwarsa dan tidak berlaku.
Menurutnya, logo resmi organisasi telah melewati fase revisi kedua sehingga penggunaan logo lama membuktikan bahwa surat tersebut bukan berasal dari struktur komando yang sah. “Logo pada surat yang beredar adalah logo lama dan tidak sesuai dengan identitas organisasi yang sah saat ini,” ujar Demianus dalam keterangan tertulisnya.
Selain masalah pemerasan, Demianus juga mengklarifikasi terkait rentetan insiden kekerasan yang terjadi di Kampung Musairo, Distrik Makimi. Ia menyatakan bahwa peristiwa berdarah di lokasi tersebut bukan merupakan bagian dari operasi militer yang diperintahkan oleh West Papua Army.
Insiden Serangan di Pos Penjagaan PT Kristalin
Sebelumnya, pos penjagaan Palang I Bendungan Kali Musairo di Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah diserang orang tak dikenal pada Sabtu (21/2/2026). Pos penjagaan tersebut diserang dan dibakar hingga merenggut dua korban jiwa.
Selain membakar, kelompok OTK tersebut juga menebar teror melalui serangkaian tembakan senjata api di lokasi kejadian. Manajemen PT Kristalin Ekalestari Nabire menyesalkan peristiwa tersebut. Head Legal PT Kristalin Ekalestari, Teguh Arif, menyatakan titik penyerangan tersebut berada jauh dari area aktif operasional pertambangan.
Pos penjagaan yang diserang berfungsi sebagai pendukung keamanan wilayah, tapi bukan merupakan bagian dari inti tambang. “Kami menegaskan bahwa lokasi kejadian berada di luar wilayah operasional perusahaan,” ujar Teguh Arif saat memberikan keterangan pers di Nabire.
Akibat kejadian tersebut sejumlah fasilitas keamanan rusak. Dua orang yang berada di dalam pos itu tewas terluka bakar. Menurutnya saat serangan terjadi, kondisi pos jaga dalam keadaan sepi. Manajemen perusahaan menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang terdampak dalam insiden tersebut.
Penyelidikan dan Stabilitas Keamanan
Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu membenarkan terjadinya dua aksi kriminal berupa penembakan dan pembakaran pos keamanan. Polisi telah mengevakuasi jenazah kedua korban menuju RSUD Nabire untuk menjalani proses identifikasi lebih lanjut.
Hingga Minggu (22/2/2026) belum diketahui identitas kedua korban. Di tempat kejadian perkara, aparat juga menemukan tiga unit sepeda motor dalam kondisi rusak berat akibat serangan tersebut. “Saat ini ada sekitar 150 personel gabungan dari Polres Nabire, Satgas ODC, Polda Papua Tengah, dan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan,” ungkap Samuel.
Aparat gabungan kini fokus mengejar kelompok pelaku yang bertanggung jawab atas gangguan keamanan di Distrik Makimi. Sayangnya medan menuju lokasi kejadian tergolong ekstrem dengan waktu tempuh mencapai enam jam perjalanan darat dari pusat Kota Nabire.
