BREBES, WARTAJAYAVISION.COM – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kabupaten Brebes mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan refleksi mendalam. PKBI menekankan pentingnya membangun kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan bermasyarakat yang lebih baik serta bermartabat, terutama dalam menghadapi tantangan bonus demografi di wilayah Jawa Tengah bagian tengah dan utara.
Soroti Data HIV/AIDS dan Kelompok Rentan
PKBI menyoroti realitas sosial terkait adanya kelompok LGBT, waria, dan transgender yang hidup di tengah masyarakat saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun, penularan penyakit menular seksual telah meluas ke berbagai kalangan. Salah satu perhatian utama adalah kelompok ibu rumah tangga dan keluarga, dengan jumlah warga yang terinfeksi HIV/AIDS kini tercatat telah mencapai lebih dari 1.000 orang.
Menurut PKBI, sosialisasi yang masif dan terbuka mengenai edukasi seksual serta mitigasi risiko penyakit sangat krusial bagi seluruh kelompok masyarakat.
Kritik Sikap Acuh Tak Acuh
Terkait penanganan HIV/AIDS dan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba), tokoh PKBI Imron Adami Aji menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat tidak boleh bersikap seanjogke (masa bodoh atau apa adanya). Masalah ini tidak cukup hanya dikenalkan atau dilihat polanya seperti di daerah lain, melainkan membutuhkan langkah penanganan yang konkret dan serius dari hulu ke hilir.
Usulan Lokalisasi Syariah ke Bupati Brebes
Sebagai bentuk masukan nyata, PKBI memberikan rekomendasi langsung kepada Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, S.E., M.M.. Dalam usulannya, Imron Adami Aji melontarkan ide diskursus mengenai pengadaan tempat khusus atau wadah penataan yang ia sebut sebagai “Lokalisasi Syariah”.
Konsep Lokalisasi Syariah yang ditawarkan memiliki beberapa poin poin diskusi:
Aspek Regulasi Negara: Adanya mekanisme transaksi formal (softball) yang diakui dan dipantau oleh negara melalui instrumen pajak.
Aspek Hukum Agama: PKBI mengusulkan agar konsep lokalisasi syariah ini dibawa dan dibahas secara mendalam dalam forum Bahtsul Masa’il (sidang komisi fatwa/diskusi hukum Islam) oleh para ulama Nahdlatul Ulama (NU).
Melalui pembahasan ilmiah dan keagamaan tersebut, diharapkan ditemukan solusi penataan sosial yang tidak hanya menekankan angka penyakit menular, tetapi juga tetap menjaga koridor hukum, sosial, dan agama di Kabupaten Brebes.
